Mataram (NTBSatu) – Viralnya berita seorang ibu hamil yang ditandu saat hendak melahirkan di Dusun Meang Pangsing, Kecamatan Sekotong Lombok Barat, akhirnya mengetuk hati pemerintah.
Namun bagi warga setempat, ini bukan sekadar kisah tragis. Melainkan, bukti nyata gagalnya pembangunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pada Kamis, 30 Januari 2025, Front Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar) melakukan dialog dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat untuk mencari solusi atas permasalahan di Meang.
Dalam pertemuan tersebut, Pj. Bupati, Sekda, Asisten Daerah, Kadis Kesehatan, dan Kadis PUTR akhirnya duduk bersama dalam satu ruangan.
Bukan hanya layanan kesehatan yang menjadi sorotan. Tetapi juga kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan, keterpinggiran sosial, dan buruknya infrastruktur.
Semua masalah ini berpangkal pada satu hal, yakni akses jalan yang rusak parah.
Hasil dialog ini pun melahirkan beberapa komitmen. Pertama, Dinas Kesehatan Lombok Barat segera menurunkan tenaga medis ke Meang.
Sementara itu, akan didirikan Posko Kesehatan Darurat, sambil mengkaji kemungkinan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Kedua, Dinas PUTR akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek status tanah yang akan dijadikan jalan. Ini penting untuk mempermudah proses administrasi dan memastikan perbaikan infrastruktur tidak terhambat oleh birokrasi.
“Hari Senin depan, Dinas PUTR Lobar akan ke Meang lagi untuk mengecek status tanah di sana,” ujar Kepala Dinas PUTR Lombok Barat, Lalu Winengan kepada NTBSatu.
Namun, warga Meang tidak ingin janji-janji kosong lagi. Mereka akan mengawal komitmen pemerintah tersebut secara ketat. Karena jika tidak, semua akan kembali ke titik nol.
Jalan Rusak Masalah Abadi
Salah satu pemuda Dusun Meang, Lukmanul Hakim mengungkapkan, bahwa perbaikan anggaran jalan di dusun tersebut sudah pemerintah anggarkan sejak 2019.
Namun, ketika pandemi Covid-19 melanda, anggaran tersebut untuk penanganan pandemi.
Ironisnya, setelah pandemi berakhir, tidak ada tindak lanjut sama sekali. Ketika warga mencoba mencari kepastian, mereka justru menemukan fakta yang lebih mengecewakan.
“Pemerintah mengatakan, status jalan di Meang masih tumpang tindih antara jalan kabupaten dan jalan desa. Tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Lukman.
Lebih buruknya lagi, para pemangku kepentingan hanya saling lempar tanggung jawab. Masalah ini terus berulang tanpa solusi konkret.
Lukman juga menyoroti minimnya peran anggota DPRD dalam menyelesaikan masalah ini.
“Di Sekotong ini ada lima anggota DPRD dan satu ketua DPRD yang berasal dari sini. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka benar-benar peduli terhadap perbaikan infrastruktur di Meang. Mereka seakan-akan menutup mata, padahal jalan ini adalah akses utama masyarakat,” tegasnya.
Akses jalan di Sekotong, mulai dari Dusun Sepi, depan Kantor Desa Buwun Mas, Dusun Jerangkang, hingga Dusun Meang, kondisinya mirip jalur off road.
Jalan berlumpur, terjal, dan licin. Kecelakaan sering terjadi di daerah ini, tetapi pemerintah seolah tak peduli.
“Saat musim hujan, jalan ini seperti kubangan lumpur. Saat kemarau, debunya tebal hingga masuk ke rumah-rumah warga. Kendaraan yang lewat sering terjatuh, tapi tetap saja tidak ada tindakan konkret dari pemerintah,” tambahnya.
Warga Meang hanya menginginkan satu hal, yakni kehadiran negara dalam situasi sulit.
Mereka tidak meminta belas kasihan, janji manis. Hanya ingin hak dasar mereka sebagai warga negara dipenuhi.
Jalan rusak bukan hanya tentang ketidaknyamanan. Ini tentang ibu hamil yang harus ditandu berjam-jam, anak-anak yang kesulitan pergi ke sekolah. Serta, petani yang hasil panennya tak bisa dijual karena akses yang buruk.
“Jangan hanya wacana, Meang sudah terlalu lama menunggu. Jangan biarkan kami terus menjadi korban dari ketidakpedulian pemerintah,” tandas Lukman. (*)
