Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah KSB Targetkan Ketahanan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) secara resmi menyusun peta jalan pembangunan untuk tahun 2027, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten. Agenda strategis yang berlangsung di Sekretariat Daerah KSB, Rabu, 8 April 2026, menjadi ruang krusial untuk menentukan arah kebijakan daerah di tengah tantangan ekonomi global.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., dalam arahannya memberikan penekanan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan, agar postur rencana kerja pemerintah tidak terjebak pada program-program seremonial yang hanya memenuhi ambisi sektoral.
“Musrenbang ini harus mampu mendukung kemandirian sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat. Saya tekankan agar setiap usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan semata,” tegas Bupati Amar, Rabu, 8 April 2026.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan seberapa besar dampak langsungnya terhadap masyarakat bawah. Hal ini diperkuat melalui optimalisasi program unggulan daerah, seperti Kartu KSB Maju.
Pemerintah KSB mempersiapkan skema ini sebagai instrumen utama, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara tepat sasaran dan berkeadilan.
Dominasi Infrastruktur dan Modal Usaha
Kepala Bappeda KSB, Suhadi, S.P., M.Si., menjelaskan, proses penyusunan RKPD 2027 ini telah melalui tahapan panjang, mulai dari konsultasi publik hingga forum lintas perangkat daerah. Hasilnya, pemerintah berhasil menjaring 474 poin permasalahan pembangunan dari berbagai penjuru bumi Pariri Lema Bariri.
“Dari total usulan tersebut, sebanyak 446 poin berhasil kami akomodir ke dalam draf penyusunan RKPD 2027. Ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang fokus pada produktivitas daerah dan pertumbuhan klaster ekonomi baru,” ungkap Suhadi.
Dalam rincian kesepakatan tersebut, masalah infrastruktur dasar masih menjadi rapor merah yang perlu mendapat perhatian serius. Terdata usulan peningkatan kualitas jalan lingkungan di 41 desa, perbaikan saluran irigasi di 14 desa, hingga krisis akses air bersih yang masih menghantui 9 desa di 6 kecamatan berbeda.
Sektor ekonomi kerakyatan juga mendapat sorotan tajam. Sebanyak 16 desa melaporkan masih terbatasnya akses modal bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan) di 9 desa utama pertanian menjadi hambatan yang harus segera mendapat intervensi sebelum musim tanam tiba.
Capaian Kemiskinan di Angka 10,98 Persen
Di sisi lain, keberhasilan Pemerintah KSB dalam menekan angka kemiskinan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi NTB. Perwakilan Bappeda NTB, H. Heri Agustiadi mencatat, angka kemiskinan KSB kini berada di level 10,98 persen. Angka ini dinilai sangat progresif dalam mendukung target nasional pengentasan kemiskinan ekstrem.
Meski demikian, Asisten Perekonomian Setda KSB, Syahril, S.T., mengingatkan, seluruh aspirasi yang tertuang dalam berita acara kesepakatan akan pemerintah tangani secara bertahap. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas yang telah tertuang dalam visi besar daerah.
“Pemerintah berkomitmen menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan fiskal daerah. Skala prioritas akan menjadi panduan utama agar pembangunan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan yang ada,” jelas Syahril.
Kegiatan Musrenbang ini ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan oleh Bupati Sumbawa Barat bersama jajaran Forkopimda dan para Camat, sebagai simbol dimulainya langkah akselerasi pelayanan dasar menuju tahun 2027. (Andini)
