Gubernur Iqbal Kumpulkan 10 Kepala Daerah, Bahas Percepatan Pembangunan di NTB

Mataram (NTBSatu) - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengumpulkan 10 kepala daerah, termasuk pejabat eselon II pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan itu berlangsung di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Lombok Barat, Jumat, 13 Februari 2026. Pertemuan itu untuk memperkuat orkestrasi pembangunan lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertemakan "Orkestrasi Pembangunan". Hal tersebut sebagai forum strategis sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten/kota. Dalam pertemuan itu, Gubernur Iqbal menegaskan, HLM menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program unggulan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional. Sekaligus, mempercepat pencapaian target pembangunan NTB. Iqbal memaparkan sejumlah progres strategis yang telah dan sedang pemerintah daerah jalankan. Meliputi penguatan sektor pendidikan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata berkualitas. “Di sektor pendidikan, NTB telah menjalankan Program Sekolah Rakyat sejak 2025 di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa,” kata Iqbal. Selain itu, lanjutnya, Pemprov NTB juga menyiapkan pengembangan Sekolah Rakyat di Desa Gumantar (Lombok Utara) dan Desa Pandai (Kabupaten Bima). “Target masing-masing hingga 1.000 siswa, serta menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Garuda di Lombok Timur dan Sumbawa,” ujarnya. Pada bidang ekonomi desa, hingga saat ini telah terbentuk 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota, dengan 50 koperasi model berbasis potensi lokal. Sebanyak 10 koperasi telah memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri. Sementara itu, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pengentasan Kemiskinan di NTB Untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB mengakselerasi Program Desa Berdaya Transformatif melalui penetapan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya tahun 2026. Program ini, jelas Gubernur Iqbal, didukung 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga, verifikasi data DTSEN bersama BPS. Serta alokasi anggaran bantuan keuangan desa, tenaga pendamping, dan transfer aset produktif. “Pada APBD NTB 2026, pemerintah mengalokasikan dana OPD sebesar Rp450,04 miliar yang menjangkau 841 desa/kelurahan. Dengan fokus signifikan pada desa miskin ekstrem,” ujarnya. Pada sektor tata ruang, Iqbal mendorong percepatan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi. Termasuk, penyelesaian KLHS dan proses lintas sektor bersama Kementerian ATR/BPN guna menjamin kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan. Sementara pada isu kehutanan dan ketahanan pangan, Gubernur menyoroti tantangan tumpang tindih kawasan hutan, perambahan lahan, hingga klaim hutan adat. “Untuk penertiban kawasan hutan dan pertambangan, Pemprov memperkuat langkah melalui pembentukan Satgas Sumber Daya Alam yang melibatkan TNI dan Polri,” ujarnya. Swasembada Pangan di NTB Dalam rangka mendukung swasembada pangan, NTB juga mengelola ratusan daerah irigasi lintas kewenangan. Serta, melaksanakan program optimasi lahan (OPLAH) tahun 2025 di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pada bidang lingkungan hidup, Pemprov NTB mengalokasikan Rp110,3 miliar APBD 2026 untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota. Kemudian, penguatan fasilitas pengelolaan sampah yang pada 2025 telah mencapai ratusan unit. Ia menjelaskan, sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berkualitas melalui peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan, penguatan NTB sebagai pusat MICE, pengembangan destinasi baru terintegrasi, serta peningkatan akses dan konektivitas antar destinasi. “NTB juga menetapkan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi (Key Tourism Area) yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” katanya. Selain itu, ia juga memaparkan, Pemprov NTB saat ini memperkuat kerja sama regional Bali–NTB–NTT pada sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia yang saling terhubung. Lebih lanjut ia menegaskan, keberhasilan seluruh program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Alhamdulillah berbagai program nasional sudah mulai dilaksanakan di NTB. Pemprov juga menyiapkan dukungan lintas OPD, termasuk pengembangan budidaya ikan patin dan pembangunan pabrik ayam petelur terintegrasi,” ujarnya. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus penguatan ketahanan pangan desa. “Oleh karena itu, semua daerah diminta fokus mengembangkan Kopdes Merah Putih serta menyiapkan bahan baku MBG sebagai penggerak ekonomi berbasis desa,” tegasnya. Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini juga menyampaikan, rencana penerbitan Peraturan Gubernur yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan baku dari Kopdes Merah Putih. Sehingga koperasi menjadi pusat pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan lokal, sekaligus memutus rantai distribusi panjang. Aspirasi Kepala Daerah Pada sesi diskusi, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar menyampaikan, persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili serta rencana pembangunan Youth and Sport Center sebagai pusat kegiatan pemuda dan olahraga. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri melaporkan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem hingga 0,72 persen. Ia juga menyampaikan, masih terdapat desa/kelurahan yang belum memiliki lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Sebagai tindak lanjut HLM, Pemprov NTB menetapkan delapan langkah strategis, antara lain penguatan Program Desa Berdaya, pembentukan Satgas Perlindungan Hutan, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi opsen pajak, dukungan program prioritas nasional dan provinsi, penguatan kerja sama regional Bali–NTB–NTT, optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai orkestrator pembangunan dan creative financing, serta monitoring dan evaluasi bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Melalui orkestrasi pembangunan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia. (*)