“Kalau kita butuh tiga meter, masak harus bayar sepuluh meter. Sisanya tidak bisa dimanfaatkan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, pengukuran kebutuhan lahan telah Dinas PUPR lakukan agar tidak merugikan pemilik lahan, termasuk menghindari pembebasan sebagian yang memotong bidang tanah secara tidak proporsional.
Tertundanya pembebasan lahan ini berdampak pada upaya pemerintah mengurai kemacetan di simpang empat Pagesangan dan Jalan Gajah Mada. Jalan Nuraksa – Batu Bolong sebelumnya akan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Meski negosiasi saat ini buntu, Pemkot Mataram memastikan proyek tersebut tidak dibatalkan. Pemerintah berencana menganggarkan kembali pembebasan lahan pada tahun depan dengan harapan dapat menemukan titik temu dengan pemilik lahan. “Semoga tahun depan bisa kita anggarkan lagi dan ada solusi,” tambahnya. (*)
