“Penyaluran bantuan UMKM tidak hanya melalui satu bank. Ada BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Sea Bank melalui BSI, dan Bank BRI. Namun, masalah transfer ganda justru hanya terjadi di satu bank penyalur,” kata Amrul, Senin, 2 Februari 2026.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Lotim, Waes Al Qarni menilai, kondisi tersebut perlu mendapat klarifikasi serius dari pihak terkait.
Menurutnya, fakta bank penyalur lain tidak mengalami kendala teknis menunjukkan adanya persoalan sistem yang harus segera dibenahi.
Menanggapi temuan itu, Komisi III DPRD Lotim meminta Dinas Koperasi dan UMKM bersama pihak perbankan, khususnya Bank BRI, untuk segera menindaklanjuti kasus transfer ganda dan memastikan tidak ada penerima bantuan yang dirugikan.
Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga, validasi data penerima secara berlapis. Serta, peningkatan pengawasan agar penyaluran bantuan modal UMKM ke depan benar-benar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran anggaran.
“Kami menekankan pentingnya validasi data dan pengawasan ketat agar program pemberdayaan ekonomi sesuai ketentuan dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi Lombok Timur,” tegas Amrul Jihadi.
DPRD berharap, perbaikan sistem penyaluran bantuan UMKM dapat memastikan program tersebut menjadi stimulus ekonomi yang efektif, bukan justru menimbulkan persoalan administratif yang berlarut-larut. (*)
