Pengamat Nilai Perubahan Dikbud Jadi Dikpora Gerus Fokus dan Anggaran Pendidikan NTB
Mataram (NTBSatu) – Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB menggabungkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) dinilai berpotensi melemahkan fokus pemerintah terhadap sektor pendidikan, termasuk anggaran.
Pemerhati Pendidikan, Dr. Muhammad Nizar, M.Pd.Si., menilai arah kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat Pemerintah Pusat. Sebab, di tingkat kementerian urusan pendidikan menjadi nomenklatur tersendiri agar penanganan masalah lebih fokus dan efektif.
“Di tingkat kementerian dipisah untuk memperkuat fokus. Tetapi di daerah justru digabung. Pertanyaan besar publik, apa alasan penggabungan ini. Karena tidak disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat,” jelasnya kepada NTBSatu, Kamis, 8 Januari 2026.
Menurutnya, posisi pendidikan seharusnya sebagai sektor prioritas utama dalam pembangunan daerah. Penggabungan dinas, lanjut Nizar, menjadi indikator pendidikan belum sebagai fokus tertinggi oleh pemerintah provinsi.
‘’Penggabungan ini berpotensi melemahkan fokus penanganan kualitas pendidikan di NTB. Pendidikan jangan dipandang sebelah mata, baik dari sisi program maupun anggaran,’’ ujar Dekan FKIP Ummat ini.
Ia mengakui penggabungan dinas dapat menyederhanakan birokrasi. Namun, dari sisi tata kelola, kemampuan satu dinas besar dalam menangani berbagai sektor sekaligus patut menjadi pertanyaan, terutama pengelolaan anggaran.
Nizar menilai, besarnya potensi pendanaan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB juga membuka risiko terjadinya penyimpangan anggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang kuat.
“Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah sosialisasi hasil SOTK yang baru secara terbuka, disertai penjelasan alur kerja yang mudah dipahami masyarakat,” lanjutnya.
Selain sosialisasi, Nizar mendorong pemerintah merancang sistem layanan digital yang transparan. Tujuannya, agar publik dapat memantau distribusi anggaran dan capaian program secara jelas.
Nizar bahkan mengusulkan, pembentukan badan pengawas khusus untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB. Mengingat, masih adanya persoalan penyelewengan anggaran pendidikan sebelumnya yang belum tuntas.
“Dengan adanya kasus penyelewengan anggaran pendidikan sebelumnya yang belum tuntas, pembentukan badan pengawas khusus menjadi langkah yang patut dipertimbangkan,” tutupnya. (Alwi)
