Kasus Stunting Lombok Timur, Ibu Enggan Menyusui karena Takut Payudara Kendor
Lombok Timur (NTBSatu) – Persoalan stunting di Kabupaten Lombok Timur tidak hanya karena faktor ekonomi dan akses layanan kesehatan. Persoalan ini juga dipengaruhi persepsi sosial dan budaya yang mengejutkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, M. Juaini Taofik mengungkapkan, temuan mencengangkan saat melakukan penelitian disertasi program doktoralnya terkait strategi kebijakan penurunan stunting.
Juaini Taofik mengaku terkejut ketika mewawancarai seorang ibu muda di Lombok Timur, yang memilih tidak menyusui anak pertamanya hingga mengalami stunting.
Alasan sang ibu bukan karena keterbatasan pengetahuan medis, melainkan kekhawatiran terhadap bentuk tubuhnya.
“Saya mewawancarai salah satu ibu satu anak di Lombok Timur, mengapa ia tidak mau menyusui anaknya. Dan saya terkejut, ‘ini (payudara) mahkota saya, Pak, kalau suami saya menceraikan saya, tidak ada yang mau lagi kalau sudah tidak bagus bentuknya,’” ujar Juaini Taofik menirukan jawaban ibu tersebut, Selasa, 6 Januari 2026.
Bahkan, ibu tersebut mengaku hanya akan menyusui anaknya saat ia dan suami sudah mengalami penuaan. Lebih mengejutkannya, ucap Taofik, praktik yang membahayakan tumbuh kembang bayi itu ternyata banyak terjadi di Lombok Timur.
“Jadinya ibu itu bilang, bahwa ia akan menyusui mungkin nanti setelah anak ketiga. Perilaku ini kan berbahaya kalau tidak segera kita ubah,” ucap Taofik.
Kebijakan Belum Sentuh Masyarakat
Temuan lapangan itu memperlihatkan, kebijakan penurunan stunting belum sepenuhnya menyentuh perubahan perilaku di tingkat keluarga.
Dalam disertasinya, Juaini Taofik menyimpulkan, implementasi kebijakan penurunan stunting di Lombok Timur sebenarnya telah memiliki dasar regulasi dan struktur kelembagaan yang memadai. Namun, pelaksanaannya masih cenderung administratif dan prosedural.
Penelitian tersebut menunjukkan, proses implementasi kebijakan secara empiris mengikuti tahapan dalam Simpson/TCU Program Change, mulai dari exposure, adoption, implementation hingga practice atau sustainment.
Namun, transisi menuju praktik berkelanjutan masih menghadapi hambatan signifikan, terutama pada fase perubahan perilaku masyarakat.
Juaini Taofik menegaskan, aktor-faktor implementasi kebijakan sebagaimana dalam model George C. Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, terbukti berpengaruh langsung terhadap efektivitas kebijakan penurunan stunting.
“Hambatan utama muncul akibat ketidaksinkronan komunikasi, keterbatasan sumber daya, variasi komitmen pelaksana, serta lemahnya koordinasi lintas sektor,” terang Taofik.
Selain itu, dimensi sosial, budaya, dan keagamaan dinilai sangat strategis dalam mendukung keberlanjutan kebijakan penurunan stunting. Namun, aspek-aspek tersebut belum terintegrasi secara sistematis dalam desain dan implementasi kebijakan di Lombok Timur.
Pemanfaatan data stunting pun masih didominasi fungsi administratif dan pelaporan, belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.
Pada bagian akhir penelitiannya, Juaini Taofik menekankan, keberhasilan kebijakan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi dan program. Melainkan oleh kemampuan pemerintah membangun kesiapan organisasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. (*)
