Dinas PUPR Kota Mataram Kelola Rp100 Miliar di 2026, Ini Rincian Proyek yang Bakal Digarap
Mataram (NTBSatu) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, mengelola anggaran Rp100 miliar pada tahun 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengucurkan dana jumbo ini untuk mengeksekusi sejumlah proyek strategis, mulai dari menuntaskan pusat pemerintahan hingga memperbaiki infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning memacu jajarannya untuk mematangkan seluruh perencanaan teknis sejak awal Januari. Langkah ini bertujuan agar pengerjaan fisik segera berjalan tanpa hambatan.
“Awal tahun ini kami mematangkan perencanaan agar program prioritas bisa langsung berjalan. Kami ingin semua tuntas tepat waktu tanpa kendala teknis yang berarti,” ujar Lale saat ditemui di Mataram, Rabu, 7 Januari 2026.
PUPR mengalokasikan porsi terbesar senilai Rp60 miliar khusus untuk melanjutkan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram atau Bale Mentaram. Proyek fase kedua ini menyasar penyempurnaan struktur pada sisi kiri dan kanan gedung.
“Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan kantor tersebut harus segera berfungsi setelah tahap pertama rampung. Maka, kami memfokuskan tahap kedua pada penyelesaian struktur dan fasilitas penunjang di sayap gedung agar pelayanan pemerintahan segera terpusat di lokasi baru,” jelasnya.
Lale menambahkan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan proses tender bagi konsultan manajemen konstruksi. “Kami menyiapkan tender konsultan terlebih dahulu guna menjamin kualitas pekerjaan memenuhi standar,” imbuhnya.
Fokus Jawab Keluhan Masyarakat
Selain gedung megah, PUPR juga mengarahkan anggaran besar untuk menjawab keluhan publik terkait jalan rusak dan ancaman banjir. Dinas akan menyisir jalur-jalur protokol yang mulai mengalami kerusakan serius.
“Kami tetap menjalankan pengerjaan drainase dan pemeliharaan jalan tahun ini. Untuk proyek di atas Rp400 juta, kami menggunakan mekanisme tender. Sedangkan untuk penanganan cepat jalan berlubang, kami menerapkan pola swakelola agar tim bisa bergerak lebih gesit di lapangan,” kata Lale.
PUPR juga memberikan perhatian khusus pada mitigasi abrasi di kawasan pesisir dengan memasang batu bolder (riprap) di empat titik, yaitu Bintaro, Eks Pelabuhan, Mapak, dan Pondok Prasi. “Kami mengalokasikan Rp300 juta untuk setiap titik lokasi,” tambahnya.
Tanggapan DPRD Kota Mataram
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana Rp100 miliar tersebut untuk menyelesaikan persoalan mendasar warga.
Ia menekankan, pentingnya normalisasi drainase demi memutus rantai banjir tahunan. “Pemerintah harus memilih pekerjaan yang memberi dampak langsung bagi ekonomi warga dan kelancaran pelayanan publik. Kita harus memprioritaskan drainase di titik langganan banjir agar luapan air tidak lagi merendam pemukiman saat musim hujan,” tegas Ismul.
Ia juga mendesak PUPR agar segera memperbaiki jalan di wilayah pemukiman dan jalur protokol yang mulai rusak, seperti di kawasan Cakranegara, Monjok, dan Sandubaya.
“Infrastruktur jalan dan drainase merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh terabaikan,” tambahnya. (*)
