Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 10 pendaftar calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, dinyatakan lulus seleksi administrasi. Saat ini, mereka sedang mengikuti seleksi asesmen di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, mulai tanggal 22-24 Desember 2025.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Alfisahrin menyoroti seleksi Sekda NTB yang tengah berlangsung. Menurutnya, dalam kacamata politik, munculnya 10 nama calon Sekda NTB ini mencerminkan dua hal.
Pertama, dinamika kompetisi birokrasi yang semakin terbuka dan banyaknya peminat jabatan Sekda. Kedua, menegaskan kuatnya irisan antara profesionalisme administratif dan kepentingan politik dalam mengelola kekuasaan.
Akhir-akhir ini, perdebatan soal sosok yang pas menduduki kursi Sekda NTB, semakin menguat. Antara pejabat dalam daerah atau luar daerah. Pasalnya, dari 10 calon Sekda yang lolos seleksi administrasi, dua di antaranya merupakan pejabat dari luar NTB.
Dr. Alfin menilai, 10 kandidat yang lolos administrasi merupakan birokrat berpengalaman dan memiliki rekam jejak pendidikan yang mumpuni. Sehingga, kesepuluh calon ini memiliki peluang yang sama besar menduduki kursi Sekda NTB.
“Kalau kita lihat peluang kesepuluh calon cukup kredibel dan qualified (memenuhi syarat, red). Apalagi dengan model seleksi meritokrasi semua kandidat punya kans yang sama besar,” kata Dr. Alfin kepada NTBSatu, Rabu, 24 Desember 2025.
Namun demikian, ia menilai, dalam konteks politik daerah, putra asli NTB memiliki keunggulan tersendiri. Selain bicara pengalaman, putra asli daerah tentu mempunyai legitimasi budaya, historis, dan ikatan emosional dengan elite lokal yang melekat pada diri mereka.
“Sehingga menopang kinerja pemerintah daerah tanpa kendala resistensi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti, faktor keberterimaan budaya yang sangat mempengaruhi aspek stabilitas politik daerah. “Faktor keberterimaan dan legitimasi budaya ini, bagi saya sangat menentukan stabilitas politik di NTB,” ujarnya.
Meski begitu, seharusnya di era birokrasi modern ini, siapa pun boleh jadi Sekda, asal kualifikasinya terpenuhi. Apalagi sistem seleksinya menggunakan seleksi terbuka. Namun menjadi catatan, jika memaksakan memilih orang luar daerah, takutnya akan menimbulkan resistensi.
“Rawan resistensi kalau orang luar. Di era otonomi daerah, orang lokal memang prioritas meski terkadang kurang kompeten,” jelasnya.
Sebagai Lokomotif Menata Birokrasi
Dr. Alfin menegaskan, jabatan Sekda bukan sekadar jabatan teknokratis, melainkan posisi strategis yang menjadi gerbong lokomotif yang membawa arah baru perubahan tata kelola birokrasi di NTB.
“Sekda juga adalah konektor dan afiliator antara kepala daerah, birokrasi, peran Sekda cukup vital dalam menerjemahkan visi dan misi strategis gubernur NTB,” ujarnya.
Dalam seleksi ini, ia menekankan, agar pansel lebih objektif dan ketat melihat rekam jejak manajerial, kapasitas kepemimpinan birokrasi, integritas, serta kemampuan calon menjaga stabilitas pemerintahan daerah. “Ini harus dijadikan variabel penentu dalam penilaian seleksi ini,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan praktik kotor dalam seleksi tersebut. Peluang dan indikator kelayakan yang sudah ditetapkan, tidak sepenuhnya steril dari variabel non-teknokratis. Misalnya, kedekatan politik, relasi personal dengan kepala daerah, atau kemampuan membaca arah kekuasaan pasca-pilkada.
“Sehingga Sekda yang terpilih, bukan benar-benar yang memiliki kapasitas dan kredibilitas,” terangnya.
Menurutnya, Sekda harus multitasking atau multitugas, tidak hanya kredibel dan paham urusan birokrasi. Namun yang lebih penting punya kecakapan politik seperti komunikasi, konsolidasi, dan menjalankan peran fungsi agregatif terhadap aspirasi masyarakat NTB.
“Isu-isu kritis soal ketimpangan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, kemiskinan dan krisis lingkungan di NTB harus menjadi prioritas yang mendesak diatasi oleh Sekda NTB yang baru nanti,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekda NTB, Prof. Riduan Mas’ud mengatakan, 10 pendaftar lolos seleksi administrasi, di antaranya tujuh orang pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, satu orang pejabat kabupaten, dan dua lainnya merupakan pejabat luar daerah.
“Seluruh pendaftar ini sudah melalui proses verifikasi dokumen menyeluruh dan dinyatakan lulus administrasi,” kata Prof. Riduan, Minggu, 21 Desember 2025.
Daftar 10 Nama Lolos Seleksi Administrasi
- Abul Chair, AK – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;
- Dr. Ahmad Saufi – Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK;
- Dr. Ahsanul Khalik – Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB;
- Dr. Aidy Furqan – Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB;
- Dr. Fathurrahman – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB;
- Jamaluddin Malady – Kepala Dinas Perdagangan NTB;
- Dr. Najamuddin Amy – Kepala Biro Perekonomian Setda NTB;
- Taufik – Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengambangan Daerah Kabupaten Bima;
- Wirawan Ahmad – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB;
- Yusron Hadi – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB.
Prof. Riduan menyampaikan, 10 nama yang lolos seleksi administrasi ini selanjutnya akan mengikuti tes asesmen pada Senin – Rabu, 22-24 Desember 2025 di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses ini menjadi tahapan lanjutan dalam rangka memastikan kualitas dan kompetensi peserta sesuai dengan ketentuan. (*)
