ADVERTORIALBappeda NTB

Desa Rempe Perkuat Sektor Pertanian lewat Penyaluran Bibit Padi untuk Ketahanan Pangan

Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mendorong ketahanan pangan melalui pertanian dan peternakan.

Pemdes Rempe menyiapkan beragam langkah strategis untuk menguatkan produksi pangan masyarakat, termasuk penyaluran bibit padi kepada seluruh keluarga petani.

Kepala Desa Rempe, Abdul Wahab menjelaskan, pemerintah desa terus mengalokasikan anggaran khusus agar program ketahanan pangan tetap berjalan secara konsisten sepanjang tahun.

“Untuk ketahanan pangan, Pemdes Rempe menganggarkan masing-masing rumah mendapatkan bibit padi satu kampil atau sebanyak 15 kilogram di sektor pertanian,” ujarnya kepada NTBSatu, beberapa waktu lalu.

Selain fokus pada peningkatan produksi padi, pemerintah desa juga memperkuat sektor peternakan melalui bantuan bibit sapi untuk warga. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang ekonomi bagi keluarga yang menggantungkan hidup pada kegiatan beternak.

“Ada juga pembagian bibit ternak. Kita mulai dari pembagian bibit sapi. Yang sudah terbagi tahun pertama yaitu 2021 berjumlah 20 ekor, tahun 2022 terbagi 15 ekor, tahun 2023 sebanyak 21 ekor, tahun 2024 berjumlah 20 ekor, dan tahun 2025 berhasil kami bagikan 20 ekor ke warga yang benar-benar membutuhkan,” terangnya.

Program pertanian dan peternakan ini menciptakan penguatan ekonomi berbasis desa serta menjaga kesinambungan produksi pangan masyarakat. Pemerintah desa menargetkan seluruh dukungan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Percepatan Pembangunan

Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.

Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.

RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.

Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.

Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.

Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)

Berita Terkait

Back to top button