Pemdes Tepas Sepakat Perkuat Sektor Pelayanan Publik hingga Pertanian
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus menggencarkan program pembangunan yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kepala Desa Tepas Sepakat, Khairuddin menjelaskan, pembangunan fisik infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pemerintah desa sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Pemdes Tepas Sepakat menggencarkan program pembangunan fisik infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 27 November 2025.
Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Menurutnya, di sektor pendidikan, pemerintah desa telah membangun fasilitas dari pengadaan tanah hingga pendirian gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Di sektor pendidikan kami membangun bangunan pengadaan tanah sampai dengan pembangunan PAUD. Kami juga menggratiskan segala biaya pendidikan PAUD dan TK. Terus pemberian seragam gratis siswa PAUD. Anggarannya dari APBDes,” jelasnya.
Pada aspek kesehatan, pihaknya melaksanakan pembangunan fasilitas layanan dasar seperti Polindes/Poskesdes lengkap dengan peralatan kesehatan, serta pembangunan Posyandu di setiap dusun.
“Pada aspek kesehatan, programnya adalah pembangunan Polindes atau Poskesdes beserta fasilitasnya. Terus pembangunan Posyandu. Ada 4 dusun di sini, setiap dusun ada Posyandunya,” terangnya.
Di sektor pertanian, Pemdes Tepas Sepakat menganggarkan bantuan peralatan pertanian setiap tahun, termasuk alat semprot dan mesin pompa air untuk wilayah yang bergantung pada hujan.
“Di sektor pertanian programnya adalah setiap tahun menganggarkan untuk pemberian alat semprot kemudian mesin pompa air khusus wilayah yang tadah hujan. Mesin diesel air. Tahun kemarin pembagian peralatan-peralatan ke kelompok petani,” kata Khairuddin.
Mayoritas penduduk Tepas Sepakat bekerja sebagai petani dengan komoditas utama padi, panen tiga kali dalam setahun.
Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemdes juga tetap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin yang memenuhi kriteria.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem diwajibkan kami membagikan BLT. Sebanyak 30 KK yang menerima bantuan BLT,” ungkapnya.
Saat ini, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Tepas Sepakat mencapai sekitar 600 KK, dengan total penduduk lebih dari 2.300 jiwa.
“Jumlah KK 600-an jumlah penduduk 2.300-an. Mayoritas warga bekerja sebagai petani. Tiga kali setahun petani panen dengan komoditas padi,” tutup Khairuddin.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
