Kelurahan Seketeng Optimalkan Lahan Pertanian untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Mataram (NTBSatu) – Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa terus mengutamakan optimalisasi lahan pertanian sebagai strategi utama memperkuat ketahanan pangan.
Lurah Seketeng, Ari Kurniawan, S.AP., menjelaskan, wilayahnya yang berada di pusat kota tetap memiliki area pertanian luas yang menopang produksi pangan. Empat kelompok tani aktif mengelola lahan tersebut dengan fokus pada tanaman padi sebagai komoditas utama.
“Kalau ketahanan pangan, di wilayah kami banyak lahan pertanian. Terdapat empat kelompok tani besar di Seketeng dan mereka berfokus untuk ketahanan pangan. Khususnya mereka menanam padi,” jelas Ari kepada NTBSatu, Jumat, 21 November 2025.
Pemilihan padi sejalan dengan program ketahanan pangan nasional. Dukungan Bendungan Penyaring yang terletak di Raberas, juga memberi manfaat besar bagi petani karena pasokan air tetap terjaga.
Kondisi tersebut membuka peluang masa tanam hingga tiga kali dalam setahun, selama debit air bendungan tidak melampaui kapasitas saluran irigasi.
“Bendungan ini tentunya sangat berdampak positif bagi lahan pertanian yang ada di wilayah kami. Masa tanamnya petani sampai tiga sampai empat kali, bahkan dalam satu tahun. Namun kalau empat sangat jarang,” ungkapnya.
Kelurahan Seketeng juga mengembangkan program pengelolaan sampah organik, untuk mendukung pertanian lokal. PKK memproduksi pupuk cair organik melalui komposter dan biopori, lalu memanfaatkannya untuk tanaman hidroponik yang rutin menghasilkan panen bernilai ekonomi.
Ari menegaskan, seluruh program bertujuan membangun kemandirian pangan masyarakat meskipun dukungan anggaran masih terbatas. Melalui kolaborasi warga, PKK, serta beberapa pihak swasta, Kelurahan Seketeng tetap berupaya mempertahankan keberlanjutan produksi pangan.
Dengan pengelolaan lahan yang terarah dan inovasi yang terus berkembang, Kelurahan Seketeng menetapkan komitmen kuat untuk menjaga ketahanan pangan warga sepanjang tahun.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
