Wabup Edwin Tantang Guru di Lombok Timur Ciptakan Pendidikan Lebih Berdampak
Lombok Timur (NTBSatu) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya mendorong para guru untuk terus meningkatkan kapasitasnya demi memajukan pendidikan daerah.
Ia menegaskan, peningkatan kompetensi guru menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan statistik pendidikan dan perubahan yang terus bergerak cepat.
Wabup Edwin memaparkan, dari sekitar 10.900 guru ASN di Lombok Timur, 97,75 persen sudah berpendidikan S1, sementara 1,2 persen bergelar S2, dan guru bergelar S3 masih sangat sedikit.
Ia juga mengungkap kebutuhan kepala sekolah negeri yang mencapai 325 orang, namun hingga kini masih kurang 172 orang.
Untuk sekolah swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 201 posisi kepala sekolah. Kekurangan pengawas juga masih terjadi, sementara Pemda tetap memberi perhatian terhadap kebutuhan pondok pesantren.
Wabup Edwin menyampaikan pernyataan tersebut sesaat sebelum membuka Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Hamzanwadi 2025, Rabu, 19 November 2025.
Ia mengapresiasi tema seminar “Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Pembelajaran Mendalam dan Berdampak”, karena sangat relevan dengan perubahan dunia pendidikan saat ini.
Wabup Edwin menekankan, transformasi dapat mulai dari langkah kecil, namun harus berjalan konsisten. Melalui transformasi pendidikan, ia berharap sekolah mampu menjadi ruang pembentukan karakter, literasi, serta kemampuan berpikir kritis dan solutif.
“Saya menantang semuanya untuk menetapkan langkah konkret yang dapat mendorong pendidikan di Lombok Timur menjadi lebih maju, mendalam, dan berdampak,” ucapnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Iwan Junaidi. Ia menegaskan, kepala sekolah memegang peran penting dalam menciptakan pendidikan bermutu.
Karena itu, ia mendorong agar seluruh kepala sekolah berstatus pelaksana tugas segera didefinitifkan sebelum akhir Desember demi memperkuat tata kelola pendidikan. (*)
