Wagub NTB Soroti Kasus Kekerasan Seksual Anak Disabilitas dan Dugaan Pungli di SLB
 
						Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual anak penyandang disabilitas dan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SLB.
Dinda -sapaan Wagub NTB- mengatakan, terdapat oknum yang memanfaatkan anak berkebutuhan khusus demi kepentingan pribadi.
Ia menyebut, dugaannya beberapa sekolah di NTB melakukan praktik manipulasi data dan pungli dana yang seharusnya menjadi hak anak-anak disabilitas.
“Beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) masih memanipulasi data, menambah jumlah siswa, bahkan mengambil hak anak-anak istimewa. Ini bentuk kejahatan yang tidak bisa kita benarkan dengan alasan apa pun,” tegasnya saat kunjungan ke SLBN 1 Sumbawa Besar, Jumat, 31 Oktober 2025.
Dinda menekankan, pengelola pendidikan di SLB harus menjalankan sistem secara transparan dan berintegritas. Ia meminta, Inspektorat Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pendidikan inklusif di seluruh kabupaten dan kota.
“Saya percaya hal seperti ini tidak terjadi di Sumbawa. Tetapi, kita harus memastikan tidak ada pihak yang membuka ruang bagi penyimpangan di SLB mana pun,” ujarnya.
Minta Anak Disabilitas Diperhatikan Lebih
Selain itu, Wagub Dinda juga menyoroti peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak disabilitas. Terutama, karena kurangnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan gawai.
Ia menegaskan, setiap pihak baik guru, orang tua, maupun pemerintah, harus memastikan anak-anak disabilitas memperoleh perlindungan maksimal.
“Anak-anak kita memiliki keterbatasan. Jangan biarkan siapa pun menjadikan mereka korban kekerasan di dunia nyata maupun digital. Kita harus hadir dan melindungi mereka,” katanya.
Wagub Dinda memberi apresiasi kepada para guru SLBN 1 Sumbawa, yang dengan sabar dan berdedikasi mendidik siswa berkebutuhan khusus.
“Guru-guru di SLB menunjukkan kesabaran luar biasa. Mereka membimbing anak-anak istimewa agar meraih cita-cita. Inilah bentuk pengabdian sejati, SLBN 1 Sumbawa harus menjadi contoh bagi seluruh SLBN di NTB dalam tata kelola dan prestasi,” ujarnya.
Dinda juga mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan guru di sekolah inklusif, agar tidak muncul celah bagi praktik pungli dan penyalahgunaan dana.
“Guru yang sejahtera akan bekerja dengan hati. Kondisi ini penting agar pendidikan anak disabilitas berlangsung secara jujur dan bermartabat,” tutupnya. (*)
 
				 
					 
  


