DPRD Kota Mataram Tekankan Inovasi dan Kolaborasi Pariwisata di Tengah Krisis Fiskal
Mataram (NTBSatu) – DPRD Kota Mataram mendorong pemerintah berinovasi di sektor pariwisata, akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto menegaskan, kondisi fiskal yang terbatas harus dijawab dengan kreativitas dan kolaborasi. Bukan dengan menghentikan kegiatan pariwisata.
Irawan menjelaskan, langkah efisiensi memang tak terhindarkan. Namun, Dinas Pariwisata Kota Mataram perlu mengambil peran aktif untuk mencari alternatif pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mencontohkan praktik di Yogyakarta, berbagai kegiatan pariwisata tetap berjalan berkat kerja sama dengan komunitas seni, pelaku usaha, serta dukungan dana melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kalau di Yogja misalnya, event–event pariwisata tidak pakai APBD. Mereka bekerja sama dengan komunitas dan sponsor melalui CSR. Jadi tetap bisa jalan tanpa membebani APBD,” ujar Irawan kepada NTBSatu, Rabu, 29 Oktober 2025.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, dinas harus berani membuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlangsungan agenda wisata.
Minta Pertahankan Eksistensi Festival Unggulan
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif dapat menjadi kunci dalam mempertahankan eksistensi festival-festival unggulan Mataram.
“Meski keterbatasan fiskal yang kita alami, Dispar harus lebih kreatif. Jangan hanya bergantung pada APBD. Banyak cara untuk tetap menghidupkan kegiatan wisata,” tegasnya.
Irawan juga mengingatkan, kegiatan pariwisata dan budaya memiliki dampak ekonomi berantai, terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Menurutnya, festival dan event tahunan bukan sekadar hiburan, tetapi bagian penting dari identitas dan daya tarik wisata Kota Mataram.
“Kegiatan budaya dan festival itu bagian dari wajah kota. Kalau sampai tidak ada event, citra Mataram sebagai destinasi wisata bisa menurun dan itu berimbas langsung pada pelaku ekonomi lokal,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra menyebutkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diminta melakukan efisiensi dan menekan kegiatan seremonial akibat pemangkasan TKD yang mencapai Rp370 miliar pada 2026.
Pada 2025, Dinas Pariwisata Kota Mataram berhasil menyelenggarakan sedikitnya 10 festival besar seperti Festival Mutiara, Ragi Genep, Lebaran Topat, dan Festival Film Sangkareang dengan total anggaran sekitar Rp10 miliar.
Namun, dengan kondisi fiskal yang menurun, pelaksanaan kegiatan serupa tahun depan kemungkinan besar tidak dapat terlaksana tanpa dukungan alternatif pendanaan. (*)
