Dana Transfer Dipangkas Rp370 Miliar, Proyek PUPR Mataram Banyak “Tumbang”
Mataram (NTBSatu) – Sejumlah proyek pembangunan di Kota Mataram terpaksa “tumbang”, setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) kembali kena pangkas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning mengungkapkan, tahun depan pihaknya hanya bisa menjalankan kegiatan pemeliharaan rutin karena keterbatasan anggaran.
“Banyak proyek yang tidak bisa jalan. Kita fokus dulu ke kegiatan yang sifatnya mendesak dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada,” ujar Lale, Rabu, 22 Oktober 2025.
Salah satu proyek yang terkena imbas pemangkasan adalah pembangunan Jalan Tegal – Gontoran. Program dengan alokasi anggaran Rp5 miliar itu harus tertunda, karena dananya beralih untuk renovasi dua jembatan yang rusak akibat banjir besar pada 6 Juli lalu.
“Jalan Tegal – Gontoran sudah siap dikerjakan, tetapi karena ada jembatan yang rusak dan butuh perbaikan segera, anggarannya kami geser,” jelas Lale.
Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tetap akan memprioritaskan beberapa proyek strategis yang penting bagi pelayanan publik.
Di antaranya, pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Serta, pembukaan Jalan Batu Bolong – Nuraksa dan beberapa kegiatan infrastruktur penunjang lainnya.
“Kami utamakan untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak dulu, sekitar 15 persen jalan kota yang masih belum bagus,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, total pemangkasan dana transfer mencapai Rp370 miliar. Pemotongan tersebut terdiri dari Rp270 miliar sebelumnya dan Rp100 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Akibat pemangkasan ini, belanja daerah yang semula dirancang lebih dari Rp1 triliun, kini menyusut menjadi sekitar Rp817 miliar,” jelasnya.
Alwan menyebut, Pemkot Mataram kini harus melakukan penyesuaian besar, termasuk memangkas program non-prioritas dan mengalihkan fokus pada kegiatan yang lebih mendukung pelayanan dasar masyarakat.
Menurut laporan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), potensi defisit anggaran tahun 2026 bisa mencapai Rp600 miliar. “Ini masih hitungan awal, nanti akan kita bahas bersama DPRD,” kata Alwan. (*)
