Dana Transfer Dipangkas, OPD Pemkot Mataram Terancam “Nganggur” Tahun Depan
Mataram (NTBSatu) – Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat kembali menekan keuangan daerah. Kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram harus menghadapi kenyataan pahit, dana transfer yang semula menjadi tulang punggung pembiayaan daerah kena pangkas hingga Rp370 miliar.
Akibatnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram terancam tidak bisa menjalankan sebagian besar program kerja pada tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengungkapkan, pemangkasan tersebut berpotensi menimbulkan defisit anggaran hingga Rp670 miliar lebih. Angka itu muncul setelah seluruh usulan kegiatan dari OPD direkap dalam rancangan awal APBD 2026.
“Defisit ini masih bersifat asumsi awal. Jika seluruh program OPD dijalankan tanpa rasionalisasi, kemampuan fiskal daerah jelas tidak akan mencukupi,” ujarnya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Program Terancam Mandek, Skala Prioritas Diperketat
Melihat keterbatasan dana ini, Pemkot Mataram terpaksa memangkas sejumlah kegiatan dan menunda program non-prioritas. Pemerintah akan memfokuskan anggaran hanya pada proyek-proyek strategis dan layanan publik yang bersifat mendesak.
Beberapa kegiatan prioritas yang tetap berjalan di antaranya lanjutan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan, pembukaan ruas Jalan Nuraksa–Batu Bolong, serta perbaikan infrastruktur dasar di wilayah kota.
Namun, kegiatan seremonial dan belanja rutin seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan konsumsi kena pemangkasan hingga 50 persen.
“Kita sudah ada pedoman efisiensi dari Pemerintah Pusat. Jadi semua kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan belanja operasional akan ditekan,” jelas Alwan.
TKD dan DBHCHT Dipangkas, APBD Kian Tertekan
Pemangkasan TKD untuk Kota Mataram awalnya mencapai Rp326 miliar, namun bertambah setelah pengurangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp39 miliar lebih.
Totalnya, Pemkot Mataram kehilangan sekitar Rp370 miliar dana transfer dari pusat. “Kami masih berharap ada tambahan dana transfer di perubahan nanti. Mudah-mudahan tekanan terhadap APBD bisa berkurang,” harapnya.
Pemkot Upayakan Peningkatan PAD
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Mataram kini fokus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup celah fiskal yang melebar. Pemerintah mendorong OPD agar lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan baru, termasuk dari sektor jasa, retribusi, dan pengelolaan aset daerah.
“Kami dorong OPD agar berinovasi. Harus muncul gagasan baru untuk memperkuat PAD. Ini momentum untuk membangun kemandirian fiskal,” tegas Alwan.
Selain itu, Pemkot juga membuka peluang sinergi program dengan Pemerintah Pusat agar pembiayaan kegiatan strategis daerah tetap bisa melalui kolaborasi APBN dan APBD.
Belanja Pegawai Jadi Prioritas Utama
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga menegaskan, meski terjadi tekanan fiskal, belanja wajib seperti gaji ASN dan PPPK akan tetap diamankan sepenuhnya selama 12 bulan penuh.
Ramayoga menambahkan, seluruh program OPD saat ini sedang melakukan pemetaan ulang untuk menentukan mana yang benar-benar prioritas dan layak dengan kapasitas fiskal yang ada.
“Prinsipnya, APBD Mataram harus tetap berimbang. Kita tidak boleh menetapkan defisit karena ketidakpastian dana transfer masih tinggi,” ujarnya. (*)
