Sumbawa

Bimtek DPRD Sumbawa Soroti Strategi Politik dan Peran Kritis dalam Pengawasan

Sumbawa Besar (NTBSatu) – DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada 20–23 Oktober 2025 di Kota Mataram, sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan peran strategis lembaga legislatif. Kegiatan ini mengangkat tema “Strategi Komunikasi serta Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD”.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., menegaskan, Bimtek bukan sekadar kegiatan rutinitas. Melainkan momentum penting untuk menajamkan peran politik DPRD dalam menyerap aspirasi publik, menyusun kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

“Fungsi DPRD tak hanya hadir saat sidang, tetapi harus aktif dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan memastikan anggaran digunakan secara tepat. Di sinilah pentingnya penguasaan strategi komunikasi dan pengawasan,” ujarnya kepada NTBSatu melalui telepon WhatsApp, Rabu, 22 Oktober 2025.

Penyelenggara kegiatan Bimtek ini adalah Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) dan menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk sejumlah pakar nasional seperti Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara, memaparkan dinamika sistem demokrasi dan tantangan legislatif di era disrupsi.

Lalu, dr. Tifauzia Tyassuma, aktivis kesehatan dan politik yang membahas pentingnya perspektif kesehatan dan isu-isu politik dalam kebijakan publik.

Salah satu agenda utama dalam Bimtek ini adalah penguatan strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang selama ini berhasil Pemerintah Kabupaten Sumbawa raih.

Nanang mengatakan, DPRD memegang peran krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan transparan.

“Materi Bimtek ini menyentuh langsung jantung fungsi DPRD. Terutama, dalam mendorong pengawasan anggaran dan merumuskan pokok pikiran berdasarkan hasil reses yang benar-benar aspiratif,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh anggota dewan dapat menerapkan pengetahuan dari Bimtek ini. Tidak hanya dalam ranah konseptual, tetapi juga pada level implementasi saat kembali menjalankan tugas-tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah.

“DPRD harus adaptif dan responsif terhadap dinamika politik dan kebutuhan rakyat. Bimtek ini menjadi ruang penting untuk refleksi dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan,” tambahnya. (*)

Berita Terkait

Back to top button