Lombok Timur

Bupati Iron “Haramkan” Perjalanan Dinas Pejabat yang Tidak Berdampak ke Daerah

Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin alias Iron melarang seluruh perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memberikan dampak atau manfaat nyata bagi daerah.

Kebijakan tegas ini ia ambil setelah Pemerintah Pusat memotong dana transfer ke daerah untuk Kabupaten Lombok Timur, sebesar Rp329 miliar untuk anggaran tahun 2026.

Akibat pemotongan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur harus melakukan efisiensi ketat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Menghadapi situasi ini, Bupati Iron -sapaannya- menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja lebih cerdas dan efisien.

Ia memastikan, pemerintah daerah tidak menghapus total anggaran perjalanan dinas. Namun, akan menerapkan pengawasan ketat untuk memastikan setiap perjalanan memiliki tujuan jelas.

Bupati Iron, hanya akan menyetujui perjalanan dinas yang bertujuan aktif “menjemput bola” pembangunan ke Pemerintah Pusat.

“Sekarang perjalanan ke luar daerah yang sekadar menghadiri atau apa pun, sudah tidak ada lagi. Yang boleh itu hanya perjalanan dinas yang memberi manfaat untuk daerah,” tegasnya, Jumat, 17 Agustus 2025.

Ia menekankan, kunjungan ke luar daerah utamanya, mesti memberi manfaat konkret seperti menjemput anggaran proyek pembangunan bagi Lombok Timur.

“Dan saya ingatkan, tidak ada yang memberi laporan palsu, karena pasti akan saya kroscek,” tambahnya.

Sementara, untuk mengantisipasi dampak signifikan dari pemotongan anggaran, Bupati Iron telah menginstruksikan tiga langkah utama kepada jajarannya.

Ia meminta seluruh ASN untuk segera beradaptasi, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta melakukan efisiensi dalam setiap program dan kegiatan.

Bupati Iron menekankan, tantangan anggaran ini merupakan persoalan serius yang harus semua pihak hadapi bersama.

Menurutnya, pimpinan daerah tidak bisa hanya berdiam diri dan harus aktif mencari solusi dengan rajin berkoordinasi dan menjemput program pembangunan ke kementerian-kementerian. (*)

Berita Terkait

Back to top button