Pemprov NTB Percepat Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Tahun 2025
Jakarta (NTBSatu) – Pemprov NTB menegaskan komitmennya, mempercepat penuntasan daerah blankspot dan wilayah dengan jaringan lemah. Hal tersebut sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital daerah.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., menegaskan, pentingnya pemerataan layanan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah NTB.
“Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal karena sinyal,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Daerah Blankspot dan Lemah Sinyal, Selasa, 14 Oktober 2025.
Pertemuan ini memaparkan hasil pemetaan terkini per Maret 2025 yang menunjukkan, masih terdapat 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di wilayah NTB.
Daerah dengan jumlah tertinggi berada di Dompu dan Bima masing-masing 9 lokasi. Kemudian, Lombok Utara 7 lokasi dan Sumbawa 5 lokasi.
Yusron menyampaikan, Pemprov akan memprioritaskan penanganan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan berpotensi ekonomi besar. Yakni sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian.
“Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat. Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu,” tambahnya.
Program Pengembangan Jaringan
Sementara itu, perwakilan Sekretariat Infrastruktur BAKTI Kominfo memaparkan sejumlah program pengembangan jaringan yang sedang dan akan dilaksanakan. Sejak 2016, BAKTI telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di NTB.
Pada 2025, BAKTI menargetkan pembangunan tambahan 13 lokasi BTS. Serta, peningkatan kapasitas jaringan 4G melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optik, khususnya di Bima dan Dompu.
“Kami terus melakukan validasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah untuk memastikan intervensi dilakukan di titik prioritas yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Dari sisi pemerintah kabupaten/kota, sejumlah kepala dinas kominfo menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital.
Mereka mengakui masih terdapat titik lemah sinyal di wilayah potensial seperti Paremas, Toyang, dan Lenek Buren di Lombok Timur, serta Taman Langit, Lingsar, dan Longgongan di Lombok Barat—yang merupakan kawasan wisata dan pendidikan.
Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan provider dan BAKTI untuk optimalisasi jaringan, selaras dengan program digitalisasi desa.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian Bappeda NTB yang menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blankspot, agar pembangunan infrastruktur digital tepat sasaran. Rapat tersebut menjadi langkah awal penyusunan regulasi payung provinsi dalam percepatan penanganan blankspot.
Pemprov NTB, BAKTI, dan penyedia layanan telekomunikasi sepakat menyusun rencana tindak lanjut berupa validasi lapangan, sinkronisasi data, serta pembentukan forum lanjutan untuk mempercepat realisasi konektivitas merata di seluruh NTB.
“Forum ini bukan yang terakhir. Setelah ini, kita akan bergerak ke tahap intervensi konkret agar seluruh masyarakat NTB bisa menikmati konektivitas yang setara,” tutup Kadis Kominfotik NTB. (*)
