Pemkab Lotim Butuh Anggaran Rp98 Miliar Penuhi Target Jaminan Kesehatan Nasional
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim), menghadapi tantangan pendanaan untuk mencapai target cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Guna memenuhi target keaktifan peserta sebesar 80 persen, pemerintah daerah memerlukan total anggaran mencapai Rp98 miliar.
Namun, alokasi yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 baru menyentuh angka Rp83 miliar.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani mengungkapkan, kekurangan dana tersebut menjadi kendala utama dalam upaya mengaktifkan sekitar 70.000 penduduk.
Jumlah tersebut setara dengan selisih 6 persen yang harus Pemkab Lotim kejar, untuk mencapai target keaktifan 80 persen dari kondisi saat ini yang masih 74 persen.
“Kita sama-sama tahu memang kondisi fiskal Pemda sedang berat,” ujar Elly, Selasa, 14 Oktober 2025.
Merespons kendala tersebut, Pemkab Lotim tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah proaktif.
Pemerintah daerah berhasil merampungkan pemutakhiran data kependudukan membersihkan 29.000 data anomali, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid dan ganda.
“Kalau soal data kependudukan Lotim, sekarang sudah bersih, tidak ada lagi data anomali,” tegas Elly.
Elly memaparkan, Pemkab Lotim saat ini menanggung iuran untuk 96.000 warga yang tergolong dalam desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut ketentuan, pembiayaan untuk kategori masyarakat ini seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu, Pemkab Lotim kini memfokuskan upaya lobi ke Pemerintah Pusat agar pembiayaan 96.000 warga tersebut dapat melalui APBN.
Jika lobi ini berhasil, maka anggaran daerah sebesar Rp83 miliar yang telah dialokasikan dapat dialihkan sepenuhnya.
Dana tersebut akan untuk mendaftarkan dan mengaktifkan 70.000 jiwa yang belum ter-cover, sehingga target Jaminan Kesehatan Nasional di Lombok Timur dapat terpenuhi.
Peluang ini didukung oleh sisa kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN untuk Lotim yang masih tersedia sekitar 4.000 jiwa. (*)
