Wamenkeu Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua LPS Gantikan Purbaya

Jakarta (NTBSatu) – Komisi XI DPR RI menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) 2025-2030. Anggito menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengisi posisi tersebut sebelumnya.
“Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin malam, 22 September 2025.
Selain Anggito, Komisi XI DPR RI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS. Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank. Selanjutnya, Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK LPS Bidang Program Penjaminan Polis.
“Keputusan Komisi XI DPR RI ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Sehingga, apa yang menjadi tugas yang dimandatkan oleh pimpinan DPR kepada Komisi XI untuk menyelesaikan proses fit and proper terhadap anggota Dewan Komisioner LPS telah dijalankan,” lanjut Misbakhun.
Sebagai informasi, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memilih Anggota Dewan Komisioner LPS, Senin malam, 22 September 2025.
Setidaknya ada lima nama yang telah diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR untuk menjalani tes.
Selain Anggito, empat nama lainnya adalah Dwityapoetra Soeyasa Besar, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji. Lalu, Agresius R Kadiaman, dan Ferdinan Dwikoraja Purba.
Nama Anggito sendiri baru muncul belakangan. Namun Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan dukungan penuh kepada wakilnya tersebut untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.
“Ya sudah pindah ke sana, jadi Ketua LPS. Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu (mengenai pengganti Anggito sebagai Wamenkeu),” katanya usai konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Septmber 2025. (*)