Pemprov NTB Dorong KEK Mandalika Jadi Destinasi Wisata Unggulan Kelas Dunia
Rencana ke depannya, ITDC tidak hanya fokus untuk mengembangkan dalam kawasan KEK Mandalika. Tapi pihaknya menyadari pentingnya pengembangan di luar kawasan, terutama daerah penyangga. Sehingga jualan paket wisata tidak hanya berpusat di Mandalika saja. Tapi juga bisa menyasar destinasi yang di luar kawasan Mandalika.
“Ke depan memang diperlukan potensi di luar kawasan, bisa improve (meningkat, red) dalam pengembangan akses wisata. Paket wisata berkunjung ke sekitar mandalika. Pengembangan long stay jauh lebih bagus. Sehingga integrasi wisata harus dilakukan,” sebutnya.
Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan MotoGP Mandalika
Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia memaparkan rencana tahapan pengembangan KEK Mandalika menuju destinasi wisata kelas dunia. Pengembangan secara bertahap dan setiap tahun ada upaya peningkatan.
“Membangun Mandalika ini kalau kita antologikan seperti anak. Tahun pertama perlu kita bantu, tahun kedua sudah bisa jalan sendiri. Sampai dia nanti bisa mandiri. Jadi terus bertahap,” kata Aulia.
Untuk event MotoGP sendiri diakuinya masih banyak hal yang harus dibenahi. Sebab, dalam setiap event pasti terdapat tantangan tersendiri. Mulai dari permasalahan harga kamar hotel, tiket pesawat sampai transportasi lokal.
“Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, maka semua stakeholder harus bergerak. Bagaimana membuat harga tiket terjangkau, bagaimana membuat harga kamar hotel terjangkau. Maka kita semua harus kuat koordinasinya. Harus ada harmonisasi. Termasuk dengan pihak penyedia transportasi lokal,” terangnya.
Pentingnya Kualitas SDM
Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Poltekpar Lombok, Dr. Amirosa Ria Satiadji, lebih menekankan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung upaya menciptakan Lombok sebagai tujuan wisata kelas dunia.
Sebab, dukungan SDM sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas pariwisata kelas dunia. “Tugas kami di pengembangan SDM,” ujar Amiroso.
Ia menyebutkan, untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia, banyak indikator yang harus terpenuhi. Maka untuk mencapainya, semua syarat wisata kelas dunia harus terpenuhi. Namun dengan kondisi SDM yang masih lemah, akan sulit mencapai kelas dunia, meskipun NTB memiliki destinasi yang bagus.
“Pertanyaannya, apakah kita semua sudah memenuhi semua kriteria untuk destinasi kelas dunia ini?. Jadi kita harus mulai dari hal kecil, bagaimana fenomena sosial masyarakat masih kita temukan di jalan raya masih banyak anak-anak naik sepeda motor,” ungkapnya.
“Jadi untuk mencapai pariwisata kelas dunia itu, dukungan sektor lain sangat menentukan, tidak hanya destinasinya saja. Fenomena sosialnya seperti apa. Makanya kita sama-sama kolaborasi untuk pengembangan SDM ini, sangat penting,” sambungnya.
Poltekpar sendiri, lanjutnya. sudah melakukan beberapa upaya dalam mendukung masyarakat untuk agar mereka menjadi pelaku wisata. Seperti pelatihan-pelatihan. Sehingga, mereka bisa ikut merasakan dampak ekonomi dari industri pariwisata tersebut.
DPRD NTB Dorong Pengembangan Pariwisata Terintegrasi
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra sepakat dengan konsep pengembangan pariwisata yang terintegrasi. Sehingga aktivitas industri pariwisata tidak hanya terpusat di Mandalika, tetapi juga daerah lain bisa ikut merasakan dampaknya.
“Epicentrum kebangkitan pariwisata NTB tidak semata Mandalika, tapi harus terintegral dengan destinasi wisata di NTB yang lain. Untuk mencapai itu maka harus dipikirkan konektifitasnya, faktor-faktor pendukung harus dibangun,” serunya.
Guna mewujudkan hal itu, politisi PKB itu menyerukan pentingnya kerja sama. Sebab, membangun pariwisata tidak hanya ansih menjadi tanggung jawab atau OPD yakni dinas pariwisata saja. Tetapi juga menjadi tanggung jawab stakeholder lainnya.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Dispar sendiri, tapi semua pihak. Maka fungsi koordinasi sangat penting,” katanya.
Pelita mengungkapkan, DPRD NTB sendiri dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata telah melahirkan Perda wisata halal, dan juga Perda Nomor 23 Yahun 2025 tentang Pembangunan Wisata Berkelanjutan.
“Untuk mencapai tujuan destinasi wisata kelas dunia itu, yang tidak kalah penting dan tidak bisa dilupakan adalah intervensi anggaran. Maka ini adalah kerja besar kita bersama,” ungkapnya. (*)
