Diduga Makelar Proyek DAK Dikbud NTB 2025 Bergentayangan di Jakarta
Mataram (NTBSatu) – Belum hilang dari ingatan kasus DAK 2024. Kasus dugaan jual beli paket proyek DAK 2025 mencuat. Diduga makelar bergentayangan di Jakarta mencari pembeli paket proyek senilai Rp44 – Rp46 miliar.
Satu di antarannya terungkap, diduga seorang makelar minta mahar Rp75 juta sebagai syarat klik di akun LPSE.
“Ada makelar yang menawarkan proyek itu di Jakarta,” kata sumber kontraktor di Jakarta kepada NTBSatu, Senin 28 Juli 2025. Ia mengungkap tawaran itu datang Minggu 27 Juli 2025 malam.
Kasusnya sama seperti pada tahun 2024 lalu. Oknum menawarkan proyek tersebut kepada kontraktor dengan catatan harus bayar uang muka. Namun targetnya lebih banyak di kontraktor lokal.
Kali ini, informasi yang NTBSatu terima, oknum tersebut menjual lima paket proyek di Ibu Kota. Di antaranya paket pengerjaan di SMKN 1 Gunung Sari, SMKN 2 Sumbawa Besar, SMKN 1 Gerung, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 1 Alas. Semua paket proyek itu masing-masing nilainya Rp1,5 miliar. Totalnya Rp7,5 miliar lebih.
Makelar itu menawarkan paket proyek di lima sekolah tersebut, dengan syarat membayar mahar 1 persen, atau Rp75 nuta.
Sumber menambahkan, makelar itu begitu aktif menghubungi melalui pesan instan. Memberi isyarat, lima paket proyek itu akan segera di-klik pekan ini. Oknum mendesak agar rekanan tersebut segera mengirim uang mahar agar proyek tidak jatuh ke tangan kontraktor lain.
“Saya diminta segera kirim Rp75 juta kalau serius,” ungkapnya. Sumber mendapat isyarat agar tidak khawatir untuk porsi bagi jatah ke pihak lain. Makelar sudah mengatur untuk internal eksekutif 25 persen dan APH 2 persen. “Ke dalam 25 persen. Out 2 persen, itu jatahnya APH,” kata sumber mengutip kalimat oknum.
“Kalau siap, saya diminta mengirim company profile dan RAB,” ujarnya.
Terungkap, penawaran ini bukan saja menyasar ke dia. Tapi ke sejumlah distributor dan rekanan lain di Jakarta yang terbiasa bermain proyek DAK.
Arahan langkah mengajukan penawaran cukup detail. Seperti, skenario menggunakan dua portal penawar berbeda agar tidak terdeteksi, membuat surat penawaran harga dan melampirkan link. Kemudian surat tertuju ke Dinas Pendidikan Provinsi NTB.
Tawaran Rp16 Miliar
Seorang temannya juga mendapat tawaran paket senilai Rp16 Miliar untuk kategori DAK pengadaan alat praktik SMK.
Setengah dari total pagu yang tersedia Rp37 Miliar. Sebarannya sejumlah SMK di Pulau Lombok.
Seperti SMKPP Mataram, SMK 2 Mataram, SMK 1 Selong, SMK 2 Selong, SMK 1 Kuripan, SMK 2 Kuripan, SMK 1 Kopang, SMK 1 Praya Barat Daya, SMK 2 Dompu dan SMK 4 Kota Bima.
“Saya juga dapat tawaran paket ini, tapi dari makelar yang lain,” ungkapnya.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Dinas Dikbud NTB, Abdul Aziz mengaku tidak tahu menahu. “Saya tidak tahu. Tidak ada informasi (jual beli proyek),” kata Aziz menjawab telepon WhatsApp NTBSatu, Senin, 28 Juli 2025.
Perihal proyek di Dinas Dikbud NTB bersumber dari DAK, kata Aziz, sudah diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Saat ini PPK sedang melakukan survei harga dan sebagainya.
“Kita sudah tunjuk PPK. PPK bekerja sesuai dengan aturan. Saya tidak pernah ketemu dengan siapa-siapa,” ujar Aziz.
Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini menyampaikan, saat ini petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan anggaran DAK pada Dinas Dikbud NTB sudah turun. Sehingga, pihak dinas sudah bisa melakukan kontrak untuk paket-paket tersebut.
“Sudah ada juknis, sekarang sudah bisa kita lakukan kontrak. Untuk itu kita serahkan ke PPK,” ucapnya.
