Urutan ke-12 Provinsi Termiskin, Sekolah Rakyat Jadi Solusi Putus Rantai Kemiskinan di NTB
Mataram (NTBSatu) – Provinsi NTB menempati urutan kedelapan provinsi termiskin di Indonesia, pada tahun 2023. Namun, pada 2024, posisinya membaik ke urutan ke-12.
Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, meski tantangan masih besar. Terutama, dalam hal akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM., menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam menanggulangi kemiskinan dan mempersiapkan generasi emas 2045.
“Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025–2030 meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan destinasi pariwisata yang mendunia. Fokus utama adalah bagaimana NTB keluar dari jerat kemiskinan, dengan target kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada tahun 2029,” tegas Nunung dalam sesi bincang kamisan, Kamis, 24 Juli 2025.
Presiden RI, Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Salah satu implementasi konkret dari Inpres ini di NTB adalah program Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, memuliakan keluarga miskin, dan menyiapkan generasi emas 2045. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas utama untuk diberikan akses pendidikan dan kesehatan secara merata,” jelasnya.
Program ini juga didukung oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN merupakan penyatuan data dari berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, serta data BPJS yang menjadi basis acuan dalam penetapan sasaran program-program sosial.
“Yang diprioritaskan adalah anak-anak yang masuk dalam desil satu dan dua (kategori masyarakat termiskin). Namun tidak menutup kemungkinan, anak dari keluarga di luar desil tersebut juga dapat menerima manfaat program jika memenuhi kriteria,” tambahnya.
Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov NTB menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan transformatif. Hal tersebut sebagai bagian dari strategi besar menuju NTB yang lebih sejahtera, adil, dan mendunia.
Tekan Kemiskinan Ekstrem
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram, Dr. H. Lalu Sirajul Hadi menyampaikan, kemiskinan ekstrem tidak terjadi tanpa sebab, melainkan merupakan hasil dari banyak variabel yang saling terkait.
“Kemiskinan ekstrem bukanlah kondisi yang muncul secara tunggal. Ada banyak faktor penyebab misalnya, basis ekonomi keluarga yang lemah sehingga tidak mampu menopang kehidupan yang layak. Ada juga yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang membuat seseorang kesulitan meningkatkan taraf hidupnya,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan yang Pemerintah Pusat keluarkan melalui Presiden dan Pemerintah Provinsi NTB tindaklanjuti melalui Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan bentuk nyata dari jihad sosial sebuah komitmen. Bahwasannya negara benar-benar hadir dan terlibat langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Upaya ini adalah bentuk kehadiran negara untuk mengurai variabel-variabel penyebab kemiskinan ekstrem. Meskipun jumlahnya tidak besar, namun penyelesaiannya menjadi penting dan harus ditangani secara serius,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, penguatan kelembagaan di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi dan pendidikan, menjadi langkah strategis yang pemerintah ambil saat ini untuk mengurangi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Pendidikan Faktor Mendasar Kemajuan Bangsa
Terakhir, Dr. Bajang Asrin, selaku Penggiat Pendidikan di NTB, menekankan dalam sudut pandang manapun, pendidikan adalah faktor yang sangat penting dan mendasar bagi kemajuan bangsa.
“Siapa pun akan sepakat bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai keterbelakangan dan kemiskinan. Ini harus menjadi semangat bersama, terutama ketika sudah ada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Inpres terkait penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini adalah modal sosial yang sangat besar bagi kita,” ujarnya.
Ia menyebutkan, untuk meretas kemiskinan, khususnya melalui jalur pendidikan, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang kuat dan menyentuh aspek mendasar. Termasuk, dukungan fisik dan mental dari semua pihak.
“Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kita memang agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka, kita harus mulai dari sekarang untuk membangun kesadaran pendidikan, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang selama ini tertinggal,” tambahnya.
Dr. Bajang juga menyoroti tantangan budaya yang masih menjadi hambatan dalam dunia pendidikan.
“Masih ada sebagian masyarakat kita yang apatis terhadap pendidikan, melihatnya bukan sebagai kebutuhan primer. Ini adalah tantangan budaya. Oleh karena itu, kita perlu menggerakkan semua elemen, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Untuk menanamkan bahwa pendidikan adalah jalan utama membentuk sumber daya manusia yang unggul. Ini adalah kunci keberhasilan pembangunan ke depan,” tutupnya. (*)
