Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk menekan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Iron -sapaan akrab Bupati Lotim- menekankan, kepala dinas (kadis) yang gagal menjalankan program pengendalian inflasi, khususnya penanaman cabai dan bawang merah, akan menerima sanksi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lombok Timur, Jumat, 12 Desember 2025.
Bupati Iron menyampaikan, Lombok Timur berhasil mengendalikan inflasi sepanjang 2025 berkat kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah daerah, katanya, mampu meredam lonjakan harga pada momentum hari besar melalui intervensi tepat sasaran.
“Tahun 2025 ini, alhamdulillah dengan kerja keras semua, Lombok Timur mampu mengendalikan inflasi dengan cara yang sangat baik,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah menyalurkan bantuan sembako senilai Rp40 miliar kepada sekitar 237 ribu kepala keluarga miskin dan miskin ekstrem. Intervensi tersebut efektif menahan kenaikan harga, terutama pada periode rawan seperti Idulfitri dan akhir tahun.
Bupati juga mengapresiasi peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis. Kolaborasi yang kuat tersebut mengantarkan Lombok Timur meraih penghargaan TPID atas keberhasilan pengendalian harga, sekaligus menempatkan daerah ini sebagai salah satu yang terbaik di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Bentuk Tim Pemantau Pekarangan
Mengantisipasi pemicu inflasi yang kerap berasal dari komoditas bawang merah dan cabai, Bupati menginstruksikan seluruh ASN untuk terlibat aktif.
Pemerintah membentuk Tim Pemantau Pekarangan di setiap perangkat daerah, guna memastikan penanaman cabai dan bawang merah berjalan optimal.
Bupati Lotim menegaskan, kepala dinas yang tidak menjalankan instruksi tersebut akan dikenai sanksi. Selain itu, Bupati mendorong penguatan kolaborasi antara dinas pertanian dan Champion Cabai lokal untuk menjaga ketersediaan pasokan saat harga bergejolak.
Ia berharap, capaian pengendalian inflasi pada 2025 dapat dipertahankan. Mengingat tantangan 2026 akan semakin berat, karena Lombok Timur memiliki jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem terbanyak di Bali-Nusra.
“Menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red) berat kita di tahun 2026. Ketersediaan barang-barang pemicu inflasi harus tetap dipantau,” tegasnya. (*)
