Banyak Nganggur, Realisasi PAD Pemprov NTB dari Aset tak Capai Target
Mataram (NTBSatu) – Sejumlah aset milik Pemprov NTB disebut belum dikelola secara optimal. Menyebabkan, banyak aset daerah nganggur sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi III DPRD NTB dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa, 15 Juli 2025, realisasi PAD dari aset pada tahun 2024 tidak mencapai target.
Realisasi PAD dari aset yang Pemprov NTB kelola hanya mencapai Rp983 juta dari target Rp2,1 miliar atau setara 45 persen. Salah satu faktor utamanya adalah banyak aset menganggur atau pemanfaatannya belum optimal oleh perangkat daerah.
Kepala BPKAD NTB, Nursalim mengatakan, penyebab rendahnya realisasi PAD oleh sejumlah kendala, terutama terkait dengan proses administrasi dan evaluasi aset.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2024, setiap kerja sama aset harus melalui proses appraisal atau penilaian dari tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ataupun tim independen.
“Aset ini tidak semudah yang kita bayangkan. Sebelum bisa disewa atau dikerjasamakan, setiap aset harus melalui proses appraisal yang melibatkan tim penilai independen atau KJPP,” ujarnya, kemarin.
Proses appraisal ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan biaya yang cukup besar. BPKAD sendiri menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Hanya satu orang penilai yang tersedia untuk menilai hampir 50 objek aset yang perlu dimanfaatkan.
“Ini menjadi tantangan mengingat proses appraisal memerlukan ketelitian dan keakuratan, agar tidak terjadi kesalahan,” ungkapnya.
Meski SDM terbatas, namun harus tetap dinilai keberadaan aset-aset tersebut. “Terhadap kekurangan SDM, Pak Gubernur sudah memberikan perintah kepada BPKAD untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk bisa menyelesaikan Diklat,” jelasnya.
Pelatihan mulai pada akhir Agustus dengan narasumber harus dari dua lembaga, yaitu Kemenkeu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersertifikat.
