DPRD Soroti Masalah Serius Pasar Tradisional Mataram, Alih Fungsi hingga Atap Bocor
Mataram (NTBSatu) – Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto menyoroti kondisi pasar tradisional yang belum mencerminkan wajah Kota Mataram sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata.
Ia menyebut bahwa tidak hanya Pasar Cakranegara saja, tetapi juga pasar-pasar lain di Kota Mataram mengalami permasalahan serupa.
“Judulnya Kota Mataram itu kota perdagangan dan jasa, kota pariwisata 20 tahun ke depan. Tapi kenyataannya, pasar kita masih seperti ini. Padahal, pasar itu bisa kita jadikan objek wisata juga, jadi nyambung sebenarnya,” tegas Irawan, Rabu, 16 Juli 2025.
Hasil penelusuran menunjukkan, sedikitnya 4 dari 10 pasar tradisional besar di Kota Mataram mengalami penyalahgunaan fungsi lahan parkir menjadi area berdagang. Persentase alih fungsi tersebut bervariasi, antara 30 hingga 50 persen dari total luas lahan parkir.
Di Pasar Kebon Roek, sekitar 50 persen lahan parkir di sisi barat telah ditempati lapak semi permanen. Sementara di Pasar ACC, aktivitas pedagang di luar gedung pasar mengganggu akses parkir, khususnya di pagi hari, hingga menyebabkan penurunan kapasitas parkir sampai 40 persen.
DPRD Kota Mataram akan memanggil pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan ini, termasuk dugaan sewa lahan secara informal yang merugikan publik.
Dorong Pembenahan
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhresy menambahkan, penataan jam operasional di beberapa pasar juga perlu Pemkot benahi. Ia mencontohkan Pasar Kebon Roek yang tetap ramai baik pagi maupun sore.
“Kalau Pasar Kebon Roek itu tetap rame, tapi ada yang buka pagi dan ada yang sore. Kita perlu atur, apakah jenis usaha pagi dan sore itu berbeda. Misalnya yang jual sayur di lokal A, yang jualan kue di lokal B,” jelasnya.
Siti Fitriani juga menyoroti renovasi Pasar Cemare yang menuai keluhan dari pedagang. Ia mengkritik pola penempatan kios yang semena-mena oleh pengelola pasar.
“Banyak pedagang di Pasar Cemare mengeluh karena penempatan kios pasca renovasi semau-maunya kepala pasar. Ini tidak bisa dibiarkan, kita butuh perencanaan yang jelas dan terarah. Dari 19 pasar, mana yang dikelola swasta, itu juga harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Martawang mengungkapkan, persoalan pasar tidak hanya pada alih fungsi lahan, tetapi juga menyangkut kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan.
“Sekitar 70 persen pasar di Mataram atapnya bocor. Ini sangat mengganggu aktivitas jual beli dan kenyamanan masyarakat,” jelas Martawang. (*)
