NTB Peringkat Dua Nasional Realisasi Belanja dan Pendapatan, Mendagri: Pak Iqbal Hebat, Leadership-nya Terbukti!
Mataram (NTBSatu) – Provinsi NTB kembali menunjukkan taringnya di level nasional dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri per 4 Juli 2025, NTB menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dalam realisasi belanja dan pendapatan Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar 46,72 persen, mengungguli banyak provinsi besar lainnya.
Capaian tersebut hanya terpaut tipis dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di posisi pertama dengan realisasi belanja sebesar 57,41 persen.
Angka ini pun jauh melampaui rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 37 persen.
Keberhasilan ini mendapat perhatian langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 7 Juli 2025. Ia tak ragu menyampaikan pujian terbuka kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
“Terima kasih Pak Lalu Iqbal, bapak hebat. Belanja sudah 46 persen lebih, dan pendapatan pun sangat baik di angka hampir 39 persen. Ini hasil kerja tim yang terarah dan leadership yang kuat,” tegas Mendagri.
Ia juga memuji performa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Pendapatan yang dianggap mampu menggerakkan mesin fiskal daerah secara efektif.
Meskipun pada Triwulan I 2025, NTB mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 1,47 persen dan menghadapi tekanan inflasi akibat izin ekspor tambang besar seperti PT Amman Mineral yang belum optimal.
“Uang beredar di NTB cukup tinggi. Ini menunjukkan OPD-nya bergerak aktif. Saya yakin Pak Iqbal rajin koordinasi, rapat dengan OPD, dan itu terlihat dari hasilnya,” tambah Tito.
Capaian Realisasi Belanja Daerah
Tak hanya unggul dalam belanja, NTB juga menunjukkan kinerja signifikan dalam realisasi belanja daerah, yakni 38,99 persen.
Pencapaian ini menempatkan NTB sebagai salah satu dari sedikit provinsi yang konsisten menjaga keseimbangan antara pemasukan dan penyerapan anggaran.
Prestasi ini sekaligus menempatkan Gubernur Iqbal di atas sejumlah kepala daerah ternama. Termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, dalam hal pengelolaan fiskal daerah.
Tito bahkan menyebut, Gubernur Iqbal berhasil “mengorkestrasi” jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak serempak dalam mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik. (*)
