Mataram (NTBSatu) – Polresta Mataram menelusuri data terkait dugaan penerimaan fee proyek persiapan pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB.
Kanit Tipikor Sat Reskrim Polresta Mataram, Iptu I Komang Wilandra mengatakan, penelusuran berkaitan dengan dokumen proyek persiapan Fornas yang akan berlangsung pada akhir Juli 2025 tersebut.
“Karena berkaitan dengan pelaksanaan Fornas, tentu datanya ada di sana (Dispora). Kami akan minta,” katanya, Selasa, 8 Juli 2025.
Karena itu, sambung Komang Wilandra, pihaknya harus berangkat dari data pelapor. “Karena yang diadukan ini soal dugaan penerimaan fee proyek persiapan, makanya kami minta pelapor kasih data pendukungnya,” ujarnya.
Laporan masyarakat yang masuk ke Polresta Mataram adalah dugaan penerimaan fee proyek persiapan untuk perbaikan fasilitas olahraga. Dugaannya, fee itu berasal dari kontraktor.
Dalam laporan aduan, muncul dugaan bahwa fee tersebut masuk ke kantong pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga NTB melalui Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI).
“Seperti yang disampaikan sebelumnya Pak Kasat Reskrim, ada fee proyek masuk di KORMI kemudian diterima Kabid Olahraga Dispora NTB saat itu. Dan pekerjaan itu sekarang belum selesai katanya, berkaitan itu pengaduannya,” bebernya.
Berangkat dari itu, kepolisian juga akan meminta klarifikasi dari pihak KORMI NTB sebagai penerima anggaran dalam bentuk dana hibah tersebut.
“Untuk KORMI pastinya akan kami dalami juga, tetapi kami fokus dahulu ke data pelapor yang buat aduan, itu yang masih kami tunggu,” ujarnya.
Tanggapan Eks Kadispora NTB
Informasi di lapangan, Dinas Pemuda dan Olahraga NTB bakal memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga pada tahun 2024. Perbaikan tersebut bagian dari persiapan sebagai tuan rumah Fornas 26 Juli-1 Agustus 2025 mendatang.
Dugaanya, jumlah anggaran mencapai belasan miliar dan sudah diketok pada pembahasan APBD murni tahun 2025. Informasi lain, anggaran tersebut sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Muncul dugaan adanya penerimaan sejumlah fee dari berbagai kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, di tengah jalan, Pemerintah Pusat meminta masing-masing daerah melakukan efisiensi anggaran. Akibatnya, anggaran untuk perbaikan fasilitas olahraga tercoret dari DPA.
Eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB Tri Budiprayitno menepis adanya persoalan fee proyek tersebut.
“Semua berjalan sesuai SOP. Tidak ada fee apapun itu kepada saya,” tepis Yiyit, sapaan akrabnya
menjawab pertanyaan NTBSatu, Selasa, 1 Juli 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini mengaku pernah dilaporkan ke pihak kejaksaan dalam kasus serupa. Bahkan ada tudingan yang menyebut Yiyit menerima fee sebanyak Rp500 juta.
“Apalagi Fornas yang baru akan berjalan. Fornas baru besok. Saya (sejak) April tidak lagi di sana,” ucapnya.
Menurutnya, dana yang dimaksud adalah hibah. Namun hingga April 2025, belum ada satu persen pun bantuan tersebut cair. (*)
