Oleh: Rizalul Fiqry – Dosen Prodi PGSD STKIP Taman Siswa Bima
Setiap bulan, saya hampir selalu menempuh perjalanan menyusuri jalur Dompu – Bima. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar perjalanan antar kabupaten. Namun bagiku, ini adalah momen rutin menikmati keindahan bentang alam Bima yang masih menyimpan pesona.
Hutan-hutan yang hijau (saat musim hujan), pegunungan yang memagari jalan, dan satwa-satwa liar yang kadang melintas seolah menjadi pelipur lelah dalam perjalanan panjang. Namun sayang, keindahan ini ternoda oleh kenyataan pahit: tumpukan sampah yang berserakan dan aroma busuk yang menyeruak tak diundang. Sebuah ironi di tengah upaya pemerintah mendorong pariwisata lokal.
Saya meyakini bahwa wajah wisata kita bukan hanya dilihat dari keindahan alamnya, tetapi juga dari kesadaran kolektif untuk menjaganya. Ketika Madapangga, salah satu kawasan wisata ikonik di Kabupaten Bima, lebih dikenal karena tumpukan sampahnya ketimbang kesejukan hutan dan pemandian alaminya, maka ada yang keliru dalam tata kelola dan kesadaran lingkungan masyarakat kita.
Madapangga memiliki segala potensi untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat. Keberadaan mata air yang jernih, hutan rimbun yang menjadi rumah bagi burung-burung kicau dan kawanan kera, serta suasana alami yang sejuk menjadikannya tempat yang sangat layak dikembangkan. Di banyak tempat lain di Indonesia, kawasan serupa menjadi andalan pariwisata. Lihat saja Taman Wisata Kera Sibaganding di Sumatera Utara, Taman Hutan Wisata Sangeh di Bali, atau Taman Kera Lampung. Semuanya ramai dikunjungi dan menjadi sumber pendapatan daerah.
Namun, berbeda dengan kawasan-kawasan tersebut, Madapangga (yang berada di jalur darat wisata Bali, Lombok, Labuan Bajo) masih dibayangi oleh persoalan klasik yang tak kunjung selesai, sampah. Baik di tepi jalan, bahkan di area hutan, limbah plastik, sisa makanan, dan sampah rumah tangga dibiarkan menumpuk. Tak hanya merusak pemandangan, kondisi ini juga mengancam kesehatan lingkungan, mengganggu satwa liar, dan tentu mencoreng citra pariwisata daerah. Ironisnya, baliho-baliho ajakan menjaga lingkungan justru berdiri di dekat tumpukan sampah itu sendiri.
Masalahnya bukan semata-mata pada siapa yang membuang sampah, tetapi pada absennya sistem yang terintegrasi untuk mengelola kawasan wisata secara berkelanjutan. Di tambah lagi dengan rendahnya kesadaran pengunjung dan warga sekitar, semuanya menjadi faktor yang saling menguatkan kerusakan ini. Pekerjaan yang membutuhkan waktu dan pendekatan maksimal adalah meyakinkan masyarakat untuk tidak menjadikan kawasan Padapangga sebagai tempat membuang limbah rumah tangga.
Muncul pertanyaan, sejauhmana dukungan pemerintah daerah untuk mengelola Madapangga secara serius?. Padahal, bila dikembangkan secara profesional, kawasan ini bisa bersaing dengan objek wisata alam lain di Indonesia. Butuh sinergi lintas sektor: dari dinas pariwisata, lingkungan hidup, pemerintah desa, hingga pelaku UMKM lokal. Edukasi kepada masyarakat setempat dan pengunjung pun menjadi keharusan, agar wisata yang dinikmati hari ini tak menjadi beban lingkungan di masa depan.
Madapangga adalah aset. Tapi seperti aset yang tak dirawat, nilainya akan terus merosot. Kita tidak kekurangan potensi, yang kurang adalah keseriusan dalam menjaga dan mengelola. Pemerintah daerah perlu segera bertindak, bukan hanya membangun fasilitas wisata, tetapi juga membangun kesadaran, sistem pengelolaan sampah, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Pernyataan bahwa wisata adalah wajah peradaban bukanlah klise. Jika kita ingin Madapangga dikenal sebagai kawasan wisata yang membanggakan, maka langkah pertama adalah memastikan kawasan itu bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. Kita tidak butuh baliho motivasi jika faktanya justru kontradiktif di lapangan. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata, bukan sekadar narasi indah. Sudah saatnya kita melihat wisata bukan hanya sebagai tempat berswafoto, tetapi sebagai cermin kedewasaan kita dalam menjaga warisan alam. Indah di mata, harusnya juga segar di hidung. (*)
