Sebut Sistem Gagal Melindungi Anak
LPA saat ini menangani puluhan kasus kekerasan terhadap anak. Joko menegaskan, tren tahun ini tergolong “ngeri-ngeri” dengan ragam kasus seperti sodomi anak, inses, hingga pelecehan seksual dalam lingkup keluarga dan sekolah.
“Fenomena ini bukan hanya soal moral individu, tapi soal sistem sosial yang gagal melindungi anak-anak. Keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara harus hadir secara aktif dan konsisten,” tegas Joko.
LPA Mataram mendorong semua pihak, khususnya orang tua, untuk memperkuat pengawasan dan komunikasi dengan anak. Menurut Joko, anak-anak tidak hanya butuh sekolah dan makan, tapi juga butuh rasa aman, perhatian, dan arahan moral yang konsisten.
“Kalau kita diam, maka generasi kita akan hancur pelan-pelan,” tandasnya.
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai fenomena open BO di kalangan pelajar sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kita bicara soal anak-anak yang mestinya sekolah, bermain, dan tumbuh sehat, tapi justru terjebak dalam praktik eksploitasi seksual,” ujar Nyayu.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada LPA atau sekolah semata.
“Semua pihak harus terlibat, orang tua, tokoh masyarakat, sekolah, aparat, dan pemerintah daerah. Harus ada gerakan kolektif dan sistematis untuk menyelamatkan anak-anak kita dari lingkaran kekerasan dan eksploitasi,” tegasnya.
Nyayu juga mendorong Pemkot Mataram agar memperkuat regulasi, meningkatkan anggaran perlindungan anak, serta membuka ruang edukasi publik secara masif.
“Anak-anak adalah aset masa depan. Jika hari ini kita abai, maka kota ini akan membayar mahal di masa depan,” tutup Nyayu. (*)
