Mataram (NTBSatu) – Mutasi Eselon II Pemprov NTB yang baru saja berlangsung, Kamis 30 April 2025, berdampak ke sektor lain. Khususnya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Dinas, Ahmad Riadi, mutasi menjadi Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB.
Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima, Furkan Sangiang, mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB, agar kekosongan jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengganggu pelayanan perizinan yang sangat vital bagi peternak.
Ia menekankan, saat ini ribuan sapi siap kirim ke Jakarta masih tertahan akibat mandeknya proses administrasi.
Furkan menyebutkan, lebih dari 3.000 ekor sapi asal Bima belum bisa terangkut ke luar daerah lantaran izin pengangkutan belum tertandatangani.
Ini berdampak buruk akibat kekosongan jabatan usai Kadis Peternakan sebelumnya, Muhammad Riadi, mutasi sebagai Kepala Biro Umum Pemprov NTB.
“Ini kondisi darurat bagi kami peternak. Hanya ada waktu 30 hari untuk menjual sapi kurban sebelum Iduladha. Kalau izin tertahan, maka kerugian besar tak terhindarkan,” ujar Furkan, Selasa 30 April 2025.
Kondisi Darurat
Selain ribuan sapi yang tertahan, Furkan juga mengungkapkan bahwa saat ini ratusan truk tronton di Bima dan Dompu tidak bisa bergerak karena belum mendapat izin keberangkatan.
Para sopir terpaksa tinggal di truk selama berhari-hari, sementara para pemilik CV harus menghadapi tekanan dari peternak dan menanggung tambahan biaya operasional.
“Ada pemilik CV yang mengejar ngejar peternak karena izin tak kunjung keluar. Bahkan mereka harus bayar sewa tambahan karena truk sudah menunggu sampai 8 hingga 10 hari. Ini tidak adil dan sangat memberatkan,” tambahnya.
Furkan meminta Sekretaris Dinas Peternakan NTB segera menandatangani izin-izin yang sudah siap, tanpa harus menunggu pejabat definitif. Ia juga mendesak Gubernur NTB untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berdampak luas terhadap sektor peternakan.
“Jangan sampai masalah birokrasi membuat kami kehilangan pasar dan membuat ekonomi peternak lokal lumpuh. Pemerintah harus cepat, karena ini soal kebutuhan nasional dan kesejahteraan petani-peternak daerah,” pungkasnya.
Gubernur akan Segera Pansel
Sejumlah jabatan eselon II masih mengalami kekosongan setelah mutasi siang tadi. Di antaranya, Kepala Bappenda, DPMPTST, Dinas Perhubungan, Disnakkeswan, Disnakertrans, Biro PBJ, Karo Organisasi, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas ESDM, dan Karo Pemerintahan. Serta, tiga Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB.
Adapun sejumlah jabatan yang lowong nanti akan dilakukan pansel. Termasuk jabatan yang lowong di eselon III akan melalui beauty contest.
“Akan kita pansel, yang lowong sekarang ini segera kita Pansel. Kita Panselkan segera, jadi minggu depan sudah mulai menyusun Panselnya,” jelas Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. (*)
