Olahraga

Gubernur NTB Lalu Iqbal Bertemu Menpora, Bahas Persiapan Fornas dan Skenario PON 2028

Mataram (NTBSatu) – Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII tahun 2025 dalam waktu dekat digerlar di Provinsi NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal pun bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo membahas agenda Fornas VIII 2025 di Jakarta, Senin, 28 April 2025.

“Saya bertemu beliau (Menpora) menyampaikan, bila Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai persiapan,” katanya, Selasa, 29 April 2025.

Iqbal menegaskan, bakal mengoptimalkan kesiapan fasilitas sarana dan prasarana yang baik demi kelancaran dan suksesnya Fornas di NTB.

“Saya juga menyampaikan konsep baru penyelenggaraan Fornas 2025 yang lebih partisipatif dan melibatkan peserta internasional,” jelasnya.

IKLAN

Lebih jauh, Iqbal mengatakan, Fornas tidak hanya sebagai ajang olahraga. Tetapi juga menjadi bagian dari visi besar NTB untuk mengangkat sektor pariwisata dan memperkenalkan kearifan lokal ke kancah nasional.

“Saya melihat Fornas ini sebagai momentum strategis untuk promosi pariwisata dan budaya NTB,” ucapnya.

“Kami serius mempersiapkan diri, anggaran sudah dialokasikan dan sebagian besar infrastruktur pendukung sudah siap,” tambah Iqbal.

Selain Fornas, Iqbal juga menyinggung PON 2028. Ia menyampaikan, meskipun NTB dan NTT telah resmi sebagai tuan rumah bersama, pihaknya tetap membuka peluang kolaborasi dengan provinsi lain yang memiliki kesiapan venue lebih baik.

“Bila ada provinsi lain yang menawarkan diri untuk penyelenggaraan, tidak menjadi masalah. Namun, NTB untuk beberapa cabang olahraga, infrastrukturnya sudah tersedia sehingga bisa dilaksanakan di NTB,” ujarnya.

Menpora, Dito Ariotedjo mengapresiasi komitmen dan keseriusan NTB. Ia menekankan, pentingnya menjadikan Fornas sebagai ajang promosi nasional yang dikemas secara kreatif dan menarik.

“Ini bisa menjadi ajang besar untuk memperkenalkan NTB ke seluruh Indonesia, bahkan dunia,” katanya.

Terkait PON, Dito menegaskan bahwa fleksibilitas dalam menentukan lokasi penyelenggaraan cabor merupakan hal yang wajar. Selama tetap menjaga kesiapan, koordinasi, dan stabilitas antarprovinsi.

“Yang penting, provinsi siap menyelenggarakan, dan stabilitas penyelenggaraan tetap dijaga dengan baik,” tutunya. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button