Mataram (NTB Satu) – Penutupan salah satu kampus di NTB, Bali, dan NTT serta maraknya pelanggaran pengelolaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi perhatian khusus Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah 8.
Sebab, LLDikti wilayah 8 merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemendikbudristek di wilayah NTB, Bali, dan NTT.
Baca juga :
- Keluarga, Kerja, dan Organsasi, Rahmawati Berhasil Lulus Cepat 3,5 Tahun
- SMP dan SMK Muhammadiyah Gelar Uji Publik Tahfiz, Tahsin, dan Pidato Bahasa Asing
- Kisah Binda Nitasari, Mahasiswi STKIP Tamsis Bima Lulus 3,5 Tahun di Tengah Keterbatasan
- Ternyata Ini 15 Perusahaan Tempat Kerja Terbaik di Indonesia 2025
- Selain Jumbo, Ini Lima Film Indonesia Terlaris Sepanjang Sejarah
Melalui laman resmi Instagram @lldiktiwilayah8, LLDikti wilayah 8 membagikan informasi aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 7 tahun 2020. Aturan tersebut berisi tentang pendirian, perubahan, pembubaran kampus negeri dan kampus swasta.
Dalam postingannya pada Selasa, 13 Juni 2023, disampaikan bahwa kampus-kampus di wilayah NTB, Bali, dan NTT harus menaati Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Jika tidak menaati, kampus-kampus tersebut akan bernasib sama, mendapatkan sanksi administratif berat atau penutupan kampus oleh kementerian.
