Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, mulai melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
Hal itu ditandai dengan digelarnya acara entry meeting di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Selasa, 15 April 2025.
Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK, terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir pada agenda tersebut.
Ia mengapresiasi kehadiran langsung salah satu Anggota VI BPK RI yang memberikan arahan penting untuk menjadi bahan evaluasi.
“Alhamdulillah hari ini kami bersama beberapa gubernur dalam wilayah VI menghadiri kegiatan ini di BPK Bali. Hadir langsung salah satu anggota VI BPK RI dan tentunya banyak arahan, penyampaian dan masukan yang menjadi bahan evaluasi kita bersama,” ujar Umi Dinda, sapaan Wakil Gubernur NTB.
Wagub juga mengungkapkan harapannya, agar Provinsi NTB kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menekankan, pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir. Melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik.
“Tentunya saya berharap NTB akan kembali mempertahankan WTP-nya. Tentunya seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa WTP bukan tujuan akhir. Tetapi, merupakan komitmen dari seluruh aparatur yang bekerja, untuk mempertahankan tata kelola administrasi keuangan yang baik,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Wagub berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala. Tidak hanya sebagai ajang evaluasi, tetapi juga sebagai ruang silaturahmi dan pertukaran ide antardaerah.
“Tentunya kami semua berharap agar acara seperti ini dapat terus terlaksana. Sekaligus sebagai bahan silaturahmi dan saling memberikan masukan, antara provinsi yang hadir pada kesempatan acara ini,” pungkasnya. (*)
