Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB akan mendirikan lima sekolah rakyat yang tersebar di beberapa lokasi seperti di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Pulau Sumbawa.
“Dari lima lokasi ini, Pemerintah Pusat berwenang menentukan yang mana dulu yang akan disepakati,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, kemarin.
Untuk pembangunan sekolah rakyat di Lombok Timur, memanfaatkan Gedung Pusat Layanan Sosial Bina Karya Mandiri milik Dinas Sosial Provinsi NTB, yang sudah memiliki bangunan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Dalam waktu dekat, kata Ahsanul Khalik, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan Kementerian PU melakukan pemeriksaan terhadap bangunan tersebut. Tujuannya, mengetahui kesiapan dan kelayakan bangunan tersebut.
“Oleh Pak Gubernur dianggap layak untuk tempat sekolah rakyat dengan sistem boarding school. Bangunannya sudah ada, tempat ibadahnya sudah ada. Tinggal rehabilitasi ringan oleh PU,” jelas AKA, sapaan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.
Di luar lima lokasi yang Pemprov NTB siapkan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan satu lokasi untuk sekolah rakyat, yaitu Pusat Sentra Paramita. “Dan itu sedang dalam rehabilitasi,” ujar AKA.
Untuk melengkapi keberadaan sekolah rakyat ini, nantinya gubernur akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah. Di mana nantinya akan ikut membantu mempersiapkan sarana dan prasarana yang sekolah rakyat butuhkan.
“InsyaAllah NTB secara umum siap untuk menghadapi sekolah rakyat ini. Kami juga sudah meminta pekerja sosial kita untuk menyiapkan masyarajat tidak mampu, yang mau masuk ke sekolah rakyat tahun ajaran baru,” jelasnya.
Sistem Boarding School dan Bisa Kuliah Gratis
Sekolah rakyat ini nantinya akan menerapkan sistem boarding school, siswanya bukan hanya mendapatkan pendidikan formal sesuai dengan kurikulum. Namun juga mendapatkan pendidikan nasionalis, kepemimpinan, keterampilan, dan ketakwaan.
AKA menjelaskan, sekolah rakyat gratis untuk masyarakat miskin terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara yang tidak terdata, tetap mendapat kesempatan selama fakta di lapangan yang bersangkutan benar-benar tidak mampu dari segi finansial.
“Semua pembiayaan sekolah ini ditanggung pemerintah. Dari masuk sampai lulus. Kalau memiliki akademik bagus nanti bisa dikuliahkan gratis juga,“ ujar AKA.
Sekolah rakyat ini untuk semua jenjang. Mulai dari SD, SMP dan SMA. Pada tahap awal, pemerintah membuka untuk kelas satu saja tiap-tiap jenjang.
“Sementara satu kelas dulu untuk tiap-tiap jenjang. Tapi kalau keinginan Presiden dalam jangka panjang harus minimal 1.000 siswa yang ada dalam sekolah rakyat itu,” pungkas AKA. (*)
