10 Proyek Embung di Lombok Timur Diduga Bermasalah, DPRD NTB Minta Pengerjaan Dihentikan

Mataram (NTBSatu) – Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim meminta, pengerjaan 10 proyek embung di di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, dihentikan sementara.

Permintaan ini menyusul adanya kritikan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam GERAK NTB. Mereka menemukan bahwa proyek dengan anggaran ratusan juta ini hanya untuk kepentingan segelintir orang saja.

“Kalau benar adanya seperti itu, maka kita harus stop program embung ini untuk sementara,” tegas Hamdan Kasim kepada NTBSatu, Minggu, 16 Maret 2025.

Adanya temuan dan komplain dari masyarakat tentang proyek ini, menurut Hamdan, bisa dijadikan pertimbangan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melakukan efisiensi anggaran dengan memindahkan anggaran tersebut ke sektor-sektor riil.

“Lebih baik anggaran untuk pengerjaan proyek tersebut dialihkan pada program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekitar saja,” ujar Hamdan.

Hamdan mencontohkan, misalnya pada sektor pertanian. Seperti pembangunan irigasi. Kemudian dialihkan untuk usaha tani, pemenuhan kebutuhan pupuk hingga untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Karena memang, daerah kering seperti di Jerowaru tempat proyek tersebut sangat susah mata pencaharian,” jelas Hamdan.

Selain itu, aduan dari masyarakat ini juga bisa menjadi pertimbangan Gubernur NTB
melakukan penjabaran perubahan anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum memasuki pembahasan anggaran perubahan.

Mengingat, ujar Hamdan, proyek embung ini sudah jelas dari sisi efektivitas sangat tidak efektif.

“Dari sisi efektivitas itu sangat tidak efektif, berdasarkan temuan masyarakat itu menunjukkan bahwa program ini tidak tepat sasaran,” ungkap Hamdan.

Embung Bukan Solusi Atasi Kekeringan di Jerowaru

Sebagai warga dari Kecamatan Jerowaru, Hamdan melihat, bahwa untuk mengatasi kekeringan di Lombok Timur bagian selatan, tidak efektif apabila menggunakan embung. Solusi tersebut sama seperti tambal sulam saja. Harusnya, ada aliran air spam besar di wilayah tersebut.

“Seperti rumah yang bocor, begitu hujan kita ambil baskom untuk menampung air. Begitu saja tiap hujan. Padahal masalahnya di kebocoran yang ada di atas,” jelasnya.

“Jadi embung ini memang sejak awal bukan solusi untuk mengatasi kekeringan di Lombok Selatan. Selain embung, seperti sumur bor juga itu merupakan solusi-solusi sementara saja,” tambahnya.

Atas temuan masyarakat itu, Politisi Golkar ini merasa khawatir, jika proyek ini tidak benar-benar untuk menjawab persoalan masyarakat setempat alias proyek oriented saja.

“Orientasi proyek saja, tapi tidak tepat sasaran. Harusnya berdasarkan orientasi kebutuhan riil masyarakat,” tuturnya.

Apabila demikian, tegas Hamdan, ia merekomendasikan proyek tersebut diberhentikan saja. “Kalau benar informasi yang kelompok masyarakat sampaikan itu, saya minta untuk pihak berwenang mengusut kasus ini. Bila perlu lakukan audit dan tinjau ulang program ini,” pungkas Hamdan.

Total Anggaran Proyek Rp1,9 Miliar

Sebelumnya, Ketua GERAK NTB, Arsa Ali Umar menganggap, 10 progam embung di Lombok Timur tersebut hanya untuk keuntungan segelintir pihak eksekutif dan legislatif. Kecil persentase peruntukannya bagi para petani.

Hal itu ia ungkapkan setelah pihaknya turun melakukan pengecekan lapangan.

Temuannya, satu proyek pagu anggarannya sebesar Rp191 juta. Sehingga total untuk 10 proyek tersebut sekitar Rp1,9 miliar. Namun yang mengerjakannya adalah mereka yang memiliki alat berat.

“Mereka memborongnya hanya berkisar di harga Rp30 hingga Rp40 juta. Sehingga jarak selisih dan mark up nya terlalu drastis,” kata Arsa kepada NTBSatu, Sabtu, 15 Maret 2025.

Tidak hanya itu. Arsa juga menemukan beberapa embung petani selalu dikerjakan dan diperbaiki. Dugaannya, karena memang sejak awal proyek tidak berjalan dengan semestinya.

“Berulang-ulang mereka kerjakan. Padahal beberapa tahun lalu pernah juga mereka kerjakan,” tegasnya.

Karenanya Arsa mendorong Gubernur NTB, Lalu Iqbal melakukan review dan meninjau ulang 10 proyek tersebut. Selain adanya dugaan penyimpangan, juga karena alasan efisiensi.