Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal berencana melakukan perombakan atau mutasi pejabat Pemprov NTB secara besar-besaran.
Informasinya, rencana tersebut sudah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Iqbal rencananya akan mengeksekusinya Minggu depan.
Sejumlah nama mencuat untuk dimutasi. Terutama yang menempati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kerap membuat kontroversi.
Nama-nama tersebut rata-rata merupakan pejabat eselon II.
Informasi yang NTBSatu dapat, sejumlah nama itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan. Kemudian, Plt. Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari, Kepala Dinas Pariwisata, Jamaluddin Malady. Ada juga nama kepala OPD yang saat ini diisi Plt.
Merespons kabar tersebut, Asisten I Setda Provinsi NTB, Fathurrahman tidak mau menanggapi terlalu jauh kabar itu. Ia menyarankan untuk menanyakan hal demikian ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
“Di BKD kalau masalah itu. Saya tidak tahu, saya baru pulang dari Safari Ramadan ini,” kata Fathurrahman, Jumat, 14 Februari 2025.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Yusron Hadi belum bisa memberikan keterangannya terhadap informasi tersebut.
Kepada NTBSatu ia mengaku, jika saat ini pihaknya masih konsen pada penataan tenaga Non-ASN, supaya bisa selesai secepatnya.
“Sedang menarik kita bahas nasib PPPK saja,” kata Yusron membalas pesan WhatsApp NTBSatu ketika ditanya mencuatnya isu mutasi ini.
13 Jabatan Alami Kekosongan
Adapun beberapa jabatan yang lowong tersebut di antaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Samsul Rizal, menjadi salah satu pejabat yang resmi pensiun pada 1 September 2024 kemarin.
Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Mohammad Rum. Serta, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, sudah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN karena mengikuti Pilkada Kota Bima dan Lombok Barat.
Pejabat eselon II lainnya adalah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, juga diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Begitu pun Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kepala Dinas ESDM, Staf Ahli Gubernur, dan tiga Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB. (*)
