Mataram (NTBSatu) – Inspektorat Provinsi NTB, terus berkomitmen memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).
Plt Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Wirawan Ahmad menegaskan, pentingnya membangun mentalitas dan integritas yang kuat bagi ASN sebagai pelayan publik.
“Mentalitas dan integritas merupakan soft competency yang dapat ditingkatkan. Melalui kegiatan PPG, kami berharap ASN di NTB dapat lebih kuat dalam menghadapi godaan yang berpotensi mengganggu integritas mereka,” tegasnya, Rabu, 26 Februari 2025.
Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari kelanjutan PPG tahun 2025. Serta, tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wirawan mengatakan, sosialisasi ini tidak hanya sekadar memberikan informasi. Tetapi juga berfokus pada identifikasi titik rawan praktik gratifikasi dan mitigasi risikonya.
Salah satunya, ia secara langsung mendampingi kegiatan sosialisasi di Rumah Sakit Mandalika, Rabu, 19 Februari 2025.
Setelah di Rumah Sakit Mandalika, sosialisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB pada Kamis, 20 Februari 2025.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., memberikan dukungan penuh dengan menghadirkan seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, serta pegawai yang bertugas di bagian pelayanan publik.
Hal tersebut menjadikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai OPD dengan jumlah peserta sosialisasi terbanyak di lingkup Pemprov NTB.
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di bawah Itbansus Provinsi NTB, menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kesadaran anti gratifikasi di kalangan ASN.
“Harapannya, ASN lebih waspada terhadap titik rawan gratifikasi serta mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi,” pungkas Wirawan.
Melalui PPG, Inspektorat NTB tidak hanya berupaya menciptakan budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Tetapi juga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. (*)
