Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, menurunkan tim mengaudit keuangan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB tahun anggaran 2024.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, kita cover juga,” kata Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, Rabu, 19 Februari 2025.
Audit keuangan di RSUD Provinsi NTB, kata Suparwadi, termasuk melakukan pengecekan terhadap adanya indikasi kelebihan belanja sebesar Rp193 miliar.
“Kita akan cek. Kita akan lihat apa betul terjadi kelebihan belanja atau tidak. Kalau memang terbukti terjadi kita akan telusuri. Kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi,” jelasnya.
Adapun proses audit laporan keuangan ini sampai akhir Mei 2025. Sementara pemeriksaan pendahuluan, memerlukan waktu sekitar satu bulan.
Proses Audit Kelebihan Belanja
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Ervan Anwar menyampaikan, proses audit terkait kelebihan belanja di RSUD Provinsi NTB mulai Senin, 17 Februari kemarin.
“Ini BPK mau audit, khusus RSUD NTB itu ada Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari BPK,” katanya, Senin, 17 Februari 2025.
Ia menyampaikan, pemeriksaan tak hanya di RSUD Provinsi NTB. Tapi, BPK juga melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
“Khusus untuk RSUD pemeriksaannya oleh tim PDTT. OPD lain hanya pemeriksaan LKP. Jadi ada dua tim, ada LKPD dan ada Tim PDTT untuk di RSUP,” tegas Ervan.
Menanggapi terkait adanya pemeriksaan dari BPK, Direktur Utama RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra mengaku bakal kooperatif.
“Silakan diaudit kita siap menunggu,” singkat dr. Jack, sapaan Direktur RSUD Provinsi NTB, siang tadi.
