
Jakarta (NTBSatu) – Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama Kementrian Agama (Kemenag) di Arab Saudi. Kegiatan itu untuk memastikan kesiapan layanan jemaah haji Indonesia tahun 2025.
Anggota Panja Haji Komisi VIII DPR RI, Lale Syifaun Nufus menyebutkan, kunker tersebut berlangsung dari 11 hingga 18 Januari 2025.
“Agendanya penandatanganan MoU pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Salah satu kesepakatan yang ditandatangani adalah bahwa kuota haji indonesia tahun 2025 sebanyak 221 ribu jemaah,” ujar Lale Syifaun saat kepada NTBSatu, Sabtu, 18 Januari 2025.
Rapat koordinasi dengan sejumlah pihak
Tak hanya membahas layanan haji. Agenda lain Panja Haji ialah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Agama (Menag), Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Mereka membahas tindak lanjut persiapan haji pasca ditandatangani MoU di Kantor Urusan Haji (KUH) .
“Kemudian agenda kami juga menghadiri Haji Conference and Exhibition 2025 (Konferensi dan Pameran Haji 2025) di Jeddah,” kata politisi Senayan dari Dapil NTB 2 ini.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut, Haji Expo bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Arab Saudi dalam menyiapkan pelayanan berkualitas tinggi. Termasuk teknologi pelayanan haji dan memahami kebijakan haji terbaru bagi pelaksanaan haji 2025.
Lebih lanjut, Lale Syifaun mengungkapkan, ada lebih dari 280 peserta mengisi pameran tersebut. Menampilkan produk-produk di bidang akomodasi, konsumsi, kesehatan dan perlindungan bagi jemaah haji.
“Adapun agenda kami selanjutnya adalah meninjau lokasi pemondokan dan catering di Madinah. Salah satunya berkunjung ke hotel BPKH limited, yaitu di Al Anshar Golden Tulip,” pungkasnya.
“Hotel ini memiliki 725 kamar yang siap menampung jemaah haji Indonesia pada musim haji nanti,” tambah legislator yang juga Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathan (NW) ini.
Namun saat ini, lanjut Lale Syifaun, belum ada vendor yang final yang akan menangani bagian konsumsi, akomodasi/pemondokan, transportasi dan lain-lain.
“Kemenag RI masih dalam tahap penilaian dan telaah calon vendor-vendor yang akan menangani kebutuhan di atas,” tandasnya. (*)