Mataram (NTBSatu) – Beberapa hari lalu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah melakukan sidak sejumlah rumah susun (rusun) di NTB.
Hasil sidak tersebut, Fahri menemukan sejumlah bangunan rusun yang mangkrak, tidak berpenghuni hingga tak dimanfaatkan dengan baik.
Menindaklanjuti hasil sidak tersebut, Kementerian PKP sudah menurunkan tim untuk melakukan audit terhadap rusun mangkrak, rusak, dan tak berpenghuni di NTB.
“Sudah kita turunkan petugasnya, tinggal kita tunggu saja hasilnya,” kata Fahri Hamzah, usai melaksanakan rapat koordinasi penataan perumahan dan permukiman di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Jumat, 17 Januari 2025.
Audit ini, sambungnya, untuk menelisik seluk beluk keberadaan bangunan tersebut. Mulai dari perencanaan hingga pembangunannya.
Menurut pria kelahiran Sumbawa ini, biang kerok dari banyaknya proyek mangkrak adalah praktik persekongkolan antara pejabat daerah dan calo proyek.
Ia menilai, pembangunan kerap dipaksakan demi kepentingan pribadi. Bukan berdasarkan kebutuhan riil rakyat.
“Pokoknya kalau ada rumah susun yang gagal, itu pasti perencaannya juga tidak benar. Kalau ada perencanaan yang tidak benar, maka layak untuk diperiksa,” tegas Mantan Wakil DPR RI ini.
Menurutnya, banyak dari proyek tersebut yang perencanaannya tanpa konsep yang matang. Tujuannya, hanya untuk menyelamatkan lahan tertentu milik pejabat atau pribadi tertentu.
“Atau jangan-jangan, pada saat perencanaan, konsultannya atau mereka yang harus men-design dari awal tidak jujur dan tidak terbuka,” ujar Fahri.
Dari situ, tambahnya, sudah terlihat motif niat jahat pelaksana proyek. Karenanya ia menegaskan, agar berhenti membangun sesuatu yang berasal dari hasil drop–drop-an pemerintah pusat, yang akhirnya tidak bermanfaat.
“Rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, rusak, itu semua dari uang rakyat. Karena itu harus kita kurangi ke depannya. Rencanya harus matang sekali, makanya kita dorong pembangunan nanti mulai dari bawah atau menggunakan sistem bottom up,” pungkas Fahri. (*)
