Mataram (NTBSatu) – Kementerian Sosial (Kemensos) RI resmi menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp1,2 triliun untuk NTB sepanjang tahun 2024.
Bantuan ini mencakup berbagai program kesejahteraan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Serta, bantuan untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Rinciannya, Permakanan Lansia Tunggal sebanyak 2.766 Penerima Manfaat (PM) Rp22.406.010.000 dan Permakanan Disabilitas 2.814 PM Rp16.880.492.000.
Kemudian Bantuan untuk Anak Yatim Piatu sebanyak 14.848 anak dengan total Rp32.609.000.00.
Lalu Bantuan Kelompok Rentan, sebanyak 444 PM Rp2.407.290.703. Bantuan Atensi Sentra Paramita sebanyak 3.007 PM, Rp6.688.270.527. Ada Bantuan Operasi Katarak sebanyak 1.437 PM, Rp2.514.750.000
Selanjutnya, Program Keluarga Harapan (PKH), dengan 329-370 KPM, senilai Rp803.634.874.349. Terakhir, Program BPNT/Sembako, 443.643 KPM, Rp 354.128.800.000.
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, berharap agar program bantuan tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB.
Gus Ipul juga menyebutkan, jumlah bantuan ini kemungkinan akan meningkat pada tahun 2025.
“Kami ingin setiap tahunnya masyarakat NTB yang menerima bantuan bisa keluar dari kesulitan ekonomi. InsyaAllah, tahun depan, terkait nominalnya antara tetap atau kemungkinan bisa naik seiring dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi perekonomian. Dan tentu ketersediaan anggaran juga ,” ujarnya dalam Dialog Pilar Sosial NTB bersama Gus Mensos RI di Aula Asrama Haji, Senin, 9 Desember 2024.
Program bantuan tersebut memang diprioritaskan untuk lebih dari 500 ribu penerima manfaat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB.
Selain bantuan tunai, Kemensos menyalurkan program pemberdayaan ekonomi. Membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri.
Tak lupa, Gus Ipul turut menekankan pentingnya pengawasan dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi penyelewengan. Ia berharap agar tim pendamping PKH hanya mendampingi Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Tetapi juga memastikan kondisi mereka apakah berada dalam kategori yang layak menerima bantuan.
“Kami ingin memastikan bansos ini sampai ke tangan yang berhak. Transparansi dan akuntabilitas akan terus kami jaga agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Gus Ipul. (*)
