Mataram (NTBSatu) – Pembahasan APBD Perubahan tahun 2025 diperkirakan akan dipercepat Menteri Dalam Negeri. Dengan harapan, akan mengakomodir kepentingan kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan dilantik.
“Akan ada perubahan APBDP di seluruh Indonesia. Idealnya (APBD) Perubahan Juli atau Agustus. Tapi ini seluruh kepala daerah baru. Oleh Kemendagri diatur supaya APBD Perubahan 2025 dipercepat Februari,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir.
Ketua DPW PPP NTB ini berharap, penetapan APBD dimajukan sesuai arahan Mendagri. Karena bagaimana pun juga, Gubernur NTB terpilih harus menyesuaikan visi misi dengan APBD perubahan.
Karena mengejar APBD murni sudah tidak memungkinkan. Sehingga, peluang paling dekat adalah APBD perubahan untuk mengakomodir kepentingan Iqbal-Dinda yang hampir pasti terpilih.
“Alhamdulilah, artinya, sudah pasti Iqbal-Dinda jadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Sehingga implementasi visi misi harus masuk dalam RPJMD 2025,” ujarnya.
Salah satu visi misi Iqbal-Dinda yang harus terealisasi adalah dana bantuan untuk desa, antara Rp300 juta sampai Rp500 juta.
Bantuan ini akan menelan anggaran cukup besar jika benar-benar terealisasi. Ia menghitung secara sederhana, untuk anggaran Rp300 juta saja, bisa menghabiskan Rp400 miliar jika Desa di NTB mencapai 1.140.
“Nah, dari mana dana ini? Program apa yang akan mereka korbankan? Ini yang harus kita lakukan pengkajian,” ujar pimpinan parpol pengusung Iqbal-Dinda ini.
Pembahasan APBD Perubahan ini sejalan dengan situasi politik pasca-Pilgub NTB yang menempatkan Iqbal-Dinda sebagai pemenang sementara versi quick count.
Di mana, perolehan suara berdasarkan real count internal, mencapai 41,23 persen. Jumlah ini setara 1.156.159 suara.
Sehingga ia yakin, dua penantang Iqbal-Dinda, yakni Rohmi-Firin dan Zul-Uhel tidak akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada NTB.
“Dan saya baca di media, baik Bu Rohmi maupun Pak Zul sudah mengakui keunggulan suara Iqbal,” ujar Muzihir. (*)
