Jakarta (NTBSatu) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 menjadi Oktober 2025.
Penundaan tersebut disepakati bersama Komisi II DPR RI dalam rapat beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
“Kerugian akibat penundaan pengangkatan CPNS dari Maret hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip dari Detik, Senin,10 Maret 2025.
Asumsinya, rata-rata gaji pokok ASN untuk masa kerja 0-3 tahun sebesar Rp 3,2 juta. Berdasarkan hitungan 80 persen dari gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan, maka CPNS seharusnya menerima sekitar Rp3 juta per bulan.
Kemudian, dengan adanya penundaan selama 9 bulan, potensi pendapatan per orang yang hilang mencapai Rp27 juta. Sementara, kebutuhan formasi CPNS tahun ini sebanyak 250.407 di tingkat pusat dan daerah.
Ciptakan Pengangguran Semu
Menurut Bhima, kebijakan penundaan pengangkatan menciptakan pengangguran semu karena banyak CPNS yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Padahal, rekrutmen CPNS seharusnya menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja di tengah lesunya sektor swasta dan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Selain itu, Bhima menilai dampak berganda dari penundaan ini terhadap ekonomi nasional bisa lebih besar lagi. “Sementara ini, kami masih menghitung besaran dampak ekonomi secara keseluruhan,” tambahnya.
Bhima menduga, terdapat beberapa faktor yang membuat pemerintah harus mengambil kebijakan ini. Pertama, menurunnya anggaran pemerintah dalam bentuk kas atau tunai akibat rendahnya penerimaan pajak dan implementasi sistem Coretax. Hal ini berdampak pada penghematan belanja pegawai.
Kedua, kebijakan efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program prioritas lainnya yang berimbas pada alokasi belanja pegawai.
“Apalagi, efisiensi APBN juga arahnya untuk modal Danantara. Yang pasti berdampak pada pos belanja lainnya,” jelas Bhima
Ketiga, perencanaan yang buruk karena pembukaan formasi CPNS 2024 sebelum pemerintahan baru berjalan.
“Kebutuhan pegawai berubah, tetapi rekrutmen sudah berlangsung. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara formasi dengan kebutuhan aktual pemerintah,” tambah Bhima. (*)
