Mataram (NTB Satu) – Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Suryani Eka Wijaya hadiri dalam acara Peluncuran dan Sosialisasi Program Sinergitas dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa, 23 Mei 2023.
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan bahwa program yang dibawa SKALA di NTB sangat tepat dan sesuai dengan apa yang sedang diperjuangkan NTB dalam hal peningkatan pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan, birokrasi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Harapan saya, bagaimana kerja sama ke depan bisa lebih tajam dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara perwakilan Direktoral Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Riski Raisa Putra mengungkapkan, NTB dipilih menjadi lokasi intervensi SKALA karena beberapa hal, yaitu: 1) Provinsi NTB menduduki peringkat 8 dari 34 Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022; 2) Proporsi penduduk menuju kelas menengah dan kelas menengah di NTB sedikit lebih tinggi dibanding nasional, namun kelompok miskinnya masih lebih tinggi dibanding Nasional; 3) Walaupun nilai Sistem Pelayanan Minimal (SPM) agregat Provinsi NTB lebih tinggi dibandingkan nilai SPM agregat Nasional, namun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB masih di bawah nilai IPM Nasional pada tahun 2010 sampai 2022.
Karena itu, SKALA menurutnya akan hadir untuk mendukung beberapa agenda pembangunan, seperti pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan inklusif, dan pemerataan.
“Akan difokuskan pada pencapaian target SPM, sistem desentralisasi dan penguatan Pemda dalam perencanaan berbasis bukti,” ucapnya.
Sementara dalam perlindungan sosial, Riski menyebut target utamanya adalah penduduk miskin dengan strategi mengintegrasikan multisektor dan menyasar satu keluarga miskin yang sama.
“Khususnya dalam pencapaian SPM, SKALA akan lakukan optimalisasi dengan mendorong pengembangan program sesuai dengan pendekatan kebutuhan, mengakomodasi kekhasan lokal, dan sesuai dengan lokal serta nasional interest. Selain itu, juga akan dilakukan sinergi dengan prioritas daerah, juga fokus pada prioritas akselerasi pencapaian SPM,” tambahnya.(MKR)
