Mataram (NTBSatu) – Ratusan Tenaga Pendidik yang tersebar di seluruh NTB menggelar aksi demontrasi di depan Gedung DPRD pada Selasa, 25 Juni 2024 pagi.
Kedatangan mereka di gedung rakyat itu untuk menuntut haknya yang telah diabaikan oleh pemerintah. Bahkan, mereka mengaku ada diskrimasi antara Formasi Guru dengan Tenaga Pendidik. Padahal, tugas dari Tenaga Pendidik jauh lebih banyak dari profesi Guru.
“Jangan guru saja yang diprioritaskan, kami juga sebagai satu elemen penting di pendidikan harus diperhatikan. Guru hanya datang ngajar satu jam atau dua setelah itu pulang. Sedangkan kami full di sekolah, jangan ada diskriminasi,” jelas salah satu perwakilan Ahmad saat orasi di depan Gedung DPRD NTB
Mengenai pengangkatannya menjadi PPPK, mereka mengaku itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, jika ada pengabaian kembali, maka tenaga pendidik yang berusia lanjut akan mendapati nasibnya yang malang.
“Tuntutan kami jelas, ini harga mati tidak bisa ditawarkan lagi. Masa kami mau dijadikan tenag honorer seumur hidup,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan agar Pimpinan DPRD segera berkomunikasi dengan Menpan RB untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
“Pertanyaan kami pada siang hari ini ada apa dibalik selama ini, karena yang menjadi perhatian adalah guru-guru saja. Perjuangkan nasib kami ini ada sekitar tiga ribu lebih tenaga pendidik yang ada se-NTB,” tegasnya.
“Sudah sepakat untuk memberikan satu pernyataan sikap, agar dimuatkan dalam satu formasi dalam pengangkatan CPNS PPPK 2024,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd. sampai dengan saat ini belum menjawab pertanyaan dari NTBSatu soal tindaklanjut dari tuntutan ratusan tenaga pendidik serta kesediaannya untuk ikut dalam pertemuan bersama dengan DPRD NTB. (ADH)
