Mataram (NTBSatu) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mempercepat kepulangan 216 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan imigrasi Malaysia.
Ratusan WNI ini terdiri dari ibu dan anak, ibu hamil, lansia, penderita sakit, serta WNI yang telah ditahan lebih dari enam bulan. Mereka ditahan di tujuh tempat penahanan atau detensi imigrasi Malaysia.
“Pemulangan dilakukan pada Senin, 10 April 2024 dalam lima kelompok terbang (kloter), yaitu tiga kloter tujuan Jakarta dengan 129 WNI dan dua kloter tujuan Medan dengan 87 WNI,” tulis Kemlu dalam keterangan resmi yang diterima NTBSatu, Selasa, 11 Juni 2024.
Dalam pemulangan kali ini terdapat 14 WNI sakit, yang perlu mendapatkan rawat jalan. Kemudian, 19 anak WNI dibawah umur, serta 8 orang WNI berusia lanjut di atas 60 tahun.
“Sejumlah WNI mengaku sudah bekerja di Malaysia selama puluhan tahun dan baru pertama kali pulang ke tanah air melalui bantuan pemerintah kali ini,” jelas Kemlu.
“Mereka sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan, sehingga mereka dapat berkumpul lagi dengan sanak saudara setelah berpisah sekian waktu lamanya,” kata Kemlu.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
- Aktivis Mahasiswa Lombok Timur Desak Dirut RSUD Soedjono Dipecat
Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono mengungkapkan, pogram percepatan pemulangan ini sebagai wujud realisasi kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia untuk perlindungan WNI yang lebih baik.
“Pola migrasi aman dan reguler perlu dikedepankan sebagai langkah pencegahan dan perlindungan WNI,” tegasnya.
Kemlu juga memastikan proses kepulangan ratusan WNI kemarin telah berjalan dengan lancar. Mereka untuk sementara akan ditampung di sejumlah tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
“Penanganan pasca-ketibaan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dengan dukungan lintas Kementerian terkait, yaitu Kemsos, Kemen PPPA, BP2MI, Ditjen Imigrasi serta sejumlah Pemda tempat para WNI berasal,” tulis Kemlu. (JEF)
