Mataram (NTBSatu) – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) NTB, Dr. H. Falahuddin, M.Ag., turut berkomentar mengenai izin pengelolaan tambang yang diberikan kepada Muhammadiyah oleh pemerintah.
Pemberian izin pengelolaan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Aturan yang mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Muhammadiyah untuk mengelola tambang tertuang di pasal 83A PP 25/2024. Sehingga, ormas keagamaan kini bisa memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi pasal 83A ayat 1.
Falahuddin mengatakan, mengenal hal tersebut masih terus menjadi bahasan di tingkat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
“Dari penjelasan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, masih akan mengkaji dulu dari berbagai aspek dan sudut pandang secara komprehensif. Sehingga sampai saat ini, belum ada keputusan apakah akan menolak atau menerima pemberian tersebut,” ungkapnya kepada NTBSatu, Selasa, 11 Juni 2024.
Berita Terkini:
- Menuju PON 2028, Hari Ini PGI NTB Gelar Turnamen Golf di Lombok Sire Golf Kosaido
- Jenazah Santriwati Ponpes Al Aziziyah Diautopsi di RS Bhayangkara
- Nurul Izati Korban Dugaan Penganiayaan di Ponpes Meninggal Dunia di RS Selong
- Pantarlih Kota Bima Coklit hingga Malam Hari, Progres Capai 44,49 Persen
- Bawaslu NTB Temukan Sejumlah Kesalahan Prosedur dan Akurasi Data Pemilih Selama Coklit Melekat
Keputusan menolak atau tidaknya itu secara penuh berada di tangan PP Muhammadiyah untuk bersikap.
“Kami di Pimpinan Wilayah hanya membantu untuk melakukan kajian yang diminta dan itu juga sudah kami mulai eksekusi secara bertahap,” jelas Falahuddin.
Meskipun belum ada keputusan apakah akan menolak atau tidak, pihaknya menegaskan akan tegak lurus terhadap sikap yang diambil PP Muhammadiyah nanti.
“Kami tegak lurus ikut keputusan PP,” pungkas Falahuddin. (JEF)
